Jakarta – Kuasa hukum Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Rismon Sianipar terkait tudingan pendanaan kepada Roy Suryo dalam polemik ijazah Presiden RI ke-7, Joko Widodo.
Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, menegaskan laporan ini tidak hanya menyasar Rismon, tetapi juga sejumlah pihak lain yang diduga ikut menyebarkan informasi serupa di ruang publik.
“Tidak hanya untuk saudara Rismon, tapi ada beberapa juga yang turut akan kami laporkan,” ujar Abdul saat tiba di Bareskrim Polri, Senin (6/4/2026).
Menurut Abdul, langkah hukum ini diambil sebagai bentuk respons serius atas tudingan yang beredar, sekaligus untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait.
“Iulah kenapa laporan ini kami buat, sebagai langkah serius untuk merespons dan meminta pertanggungjawaban klarifikasi,” jelasnya.
Selain Rismon, tim kuasa hukum JK juga berencana melaporkan empat kanal di YouTube, yakni “Ruang Konsensus”, “Musik Ciamis”, “Mosato TV”, dan “YouTuber Nusantara”. Kanal-kanal tersebut dinilai menyebarkan konten berisi informasi yang tidak benar atau hoaks.
Abdul mengungkapkan, sejumlah narasi dalam konten tersebut dinilai merugikan JK, termasuk tudingan yang mengarah pada tindakan inkonstitusional hingga dugaan makar.
“Ada kalimat yang menuduh Pak JK pecundang dan mengarah pada inkonstitusional. Ini berita hoaks yang perlu diuji,” ujarnya.
Ia juga menyoroti konten dari kanal “Mosato TV” yang menyebut adanya indikasi makar, yang menurutnya merupakan tudingan serius tanpa dasar yang jelas.
Pihak JK menegaskan, pelaporan ini merupakan langkah tegas untuk melawan penyebaran fitnah, menjaga reputasi, serta memastikan kebenaran dapat diuji melalui proses hukum yang berlaku.[]
