BOGOR, Opsi.id – Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Bogor, Sabtu (24/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Ali kepada awak media menyinggung dugaan operasi politik di balik polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ahmad Ali mengatakan, dirinya sulit mengabaikan pernyataan Jokowi yang sebelumnya menyinggung adanya operasi politik yang diarahkan kepada dirinya dan Gibran melalui persoalan ijazah.
“Sulit untuk kita tidak membenarkan apa yang dikatakan Pak Jokowi,” ujar Ahmad Ali.
Menurut Ahmad Ali, polemik ijazah Gibran kembali mencuat setelah proses Pemilihan Presiden 2024 selesai dan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Ia mempertanyakan mengapa persoalan tersebut kembali diperdebatkan setelah tahapan pemilihan presiden berakhir.
Ahmad Ali juga menyoroti proses hukum yang berkaitan dengan polemik tersebut, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia mempersoalkan kedudukan hukum atau legal standing pihak yang mengajukan permohonan serta pembahasan mengenai ijazah dalam pertimbangan putusan.
“Selalu saya katakan, Mahkamah Konstitusi sedang melakukan atraksi politik,” kata Ahmad Ali.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Ahmad Ali terhadap proses yang berlangsung.
Dugaan adanya operasi politik maupun motif di balik polemik ijazah Gibran tidak dapat dianggap terbukti hanya berdasarkan pernyataan tersebut.
Singgung Sistem Pendidikan Luar Negeri
Ahmad Ali turut menyinggung perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dengan negara lain, khususnya Singapura dan Australia.
Ia berpendapat bahwa bentuk dokumen pendidikan di luar negeri perlu dipahami berdasarkan sistem yang berlaku di negara tersebut.
Ahmad Ali mencontohkan anaknya yang menempuh pendidikan menengah di Melbourne, Australia.
Menurut keterangannya, anaknya memperoleh sertifikat, bukan ijazah dalam bentuk yang lazim dikenal di Indonesia.
Baca juga: PSI Sumut Jadi Rumah untuk Wong Cilik, Buruh, dan Pedagang Pasar
Ia kemudian mempertanyakan apakah perbedaan bentuk dokumen pendidikan dapat langsung dijadikan dasar untuk meragukan proses pendidikan seseorang.
Meski demikian, persoalan pemenuhan persyaratan pencalonan pejabat publik tetap harus dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku serta dokumen yang relevan.
Jokowi Tekankan Penguatan Struktur PSI
Selain menanggapi polemik ijazah Gibran, Ahmad Ali mengungkapkan pesan Jokowi kepada kader PSI mengenai pentingnya memperkuat struktur organisasi partai.
Menurut Ahmad Ali, Jokowi berpesan agar PSI tidak hanya mengandalkan popularitas tokoh, tetapi juga membangun mesin partai yang kuat hingga tingkat bawah.
“Karena kehadiran figur itu tidak akan mengubah apa-apa kalau struktur partai sendiri tidak kita kuatkan,” ujar Ahmad Ali, mengutip pesan Jokowi.
Baca juga: PSI Pematangsiantar Terima 8 SK DPC, Targetkan Pembentukan Pengurus di Seluruh Kelurahan
Ia menjelaskan, PSI sedang melakukan evaluasi struktur kepengurusan melalui rapat kerja wilayah dan daerah untuk memastikan target organisasi terpenuhi.
Dalam wawancara tersebut, Ahmad Ali menyebut target keanggotaan struktur partai sebanyak 10 orang di tingkat desa, 15 orang di tingkat kecamatan, 25 orang di tingkat kabupaten, dan 45 orang di tingkat provinsi.
Ahmad Ali juga menilai perjalanan politik Jokowi dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat, terutama generasi muda dan anak-anak dari desa, untuk terlibat dalam politik.
Menurut dia, pengalaman Jokowi yang pernah menjabat wali kota, gubernur, hingga presiden menunjukkan bahwa anak muda dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam politik.
Ia berharap semakin banyak generasi muda dan orang-orang yang memiliki gagasan serta integritas bersedia masuk ke dunia politik.
Bagi PSI, kata Ahmad Ali, ketokohan perlu ditopang oleh struktur organisasi yang solid agar kekuatan politik dapat dibangun secara berkelanjutan. []
