Jakarta – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan menyoroti kondisi jembatan penyeberangan orang (JPO) di samping Gedung DPR/MPR RI yang terpantau tidak lagi memiliki tangga sehingga tak berfungsi bagi pengguna.
Judistira Hermawan meminta Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo untuk segera menangani persoalan tersebut, karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Ketua Harian DPD Partai Golkar DKI Jakarta itu mengaku baru mengetahui JPO di samping Gedung DPR/MPR, setelah menerima aduan masyarakat dan memperoleh informasi dari pemberitaan media massa.
Ia secara tegas meminta Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk segera memberikan penjelasan detail mengenai kondisi JPO tersebut, termasuk penyebab tidak adanya tangga di lokasi itu, apakah memang sengaja dibongkar.
”Saya kira ini kan yang harus kita pikirkan adalah keselamatan daripada pengguna JPO yang ada di depan Gedung DPR ini. Saya kira ini harus segera diantisipasi dan kemudian dilakukan perbaikan,” kata Judistira saat diwawancarai usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu, 12 Agustus 2026.
Menurut dia, kondisi JPO di samping Gedung DPR/MPR yang tidak memiliki tangga itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
Sebab, fasilitas tersebut dibangun untuk memberikan akses aman bagi masyarakat yang hendak menyeberang di atas jalan tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Ia lagi-lagi meminta Kadis Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo untuk segera memberikan penjelasan secara komprehensif dan mengambil langkah penyelesaian atas persoalan tersebut.
”Ini harus segera mendapatkan penjelasan dari Kepala Dinas Bina Marga Heru Suwondo dan harus diselesaikan,” ujarnya.
Judistira menyatakan persoalan fasilitas publik seperti JPO seharusnya menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Terlebih, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah memberikan perhatian terhadap aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam penggunaan fasilitas publik.
Karena itu, dia meminta Dinas Bina Marga tidak menunggu persoalan tersebut berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
”Saya perlu mengingatkan pada Dinas Bina Marga, dalam hal ini Kepala Dinas, untuk segera menyelesaikan persoalan yang ada di situ,” ucap Judistira Hermawan dengan nada tegas.
Menurut dia, langkah tersebut penting agar DPRD mendapatkan informasi yang jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada fasilitas JPO tersebut dan bagaimana rencana perbaikannya.
”Secara khusus terhadap JPO yang ada di Gedung DPR, hari ini saya akan komunikasi ke Dinas Bina Marga untuk ini bisa diselesaikan segera. Karena ini merupakan kepentingan masyarakat dan kita mengutamakan kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” kata Judistira Hermawan.
Ia menekankan, kondisi fasilitas publik yang menyangkut keselamatan pengguna tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele.
”Ini jadi catatan penting. Karena ini penting, maka sore ini saya akan komunikasi ke sekretaris dinas maupun ke kepala dinas untuk mendapatkan penjelasan,” ujarnya.
Di sisi lain, Judistira mengingatkan bahwa tanggung jawab menjaga fasilitas publik bukan hanya berada di tangan pemerintah. Masyarakat juga diminta ikut menjaga berbagai aset yang dibangun menggunakan anggaran negara dan pajak masyarakat.
Ia menyinggung adanya sejumlah fasilitas JPO di Jakarta yang sebelumnya dilaporkan hilang atau dicuri.
Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga berdampak langsung kepada masyarakat sebagai pengguna fasilitas.
”Fasilitas, kemudian aset yang ada di DKI Jakarta ini yang memang dibangun, dibiayai oleh pajak masyarakat, kita juga sama-sama jaga,” kata Judistira Hermawan. []
