Jakarta – Sudah setahun ini Ega Febriana, 26 tahun, memanfaatkan betul keberadaan bus Transjabodetabek rute B41 (Cawang Sentral-Vida Bekasi). Dirinya bekerja sebagai akunting di salah satu perusahaan swasta di Jakarta dan bermukim di wilayah Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Dalam kurun waktu tersebut, ibu satu anak itu mengaku sudah kerap diterpa hujan dan panas terik kapanpun. Musababnya, di dua titik pemberhentian Transjabodetabek B41, yakni Simpang Cipendawa dan Komsen, Bekasi, belum terbangun halte bus.
Ia berujar, keberadaan bus Transjabodetabek dari Jakarta ke Bekasi sangat membantu. Terlebih, biaya angkutan massal itu terjangkau, hingga saat ini masih Rp3.500, disubsidi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dinilainya cuek bebek, lantaran tak mau membangun sarana halte di titik pemberhentian Transjabodetabek yang ia maksudkan.
Dengan demikian, bukan dirinya saja yang diturunkan oleh Transjabodetabek di lokasi yang tepat di atasnya menjuntai kabel semrawut.
Menurut Ega, Pemkot Bekasi bisa saja membangun halte Transjabodetabek. Dalam konteks ini, ia mendorong harus ada support penuh dari pemerintah melalui pembangunan sarana dan prasarana berupa halte, agar konektivitas angkutan massal di wilayah aglomerasi semakin baik.
Jika melihat sarana Halte Transjakarta di ibu kota, Ega mengaku merasa aman dan nyaman. Sebab, kondisinya sudah beratap rapi, terdapat tempat duduk, toilet, dan banyak kamera pengawas, sehingga dapat meminimalisir tindak kriminal yang tak diinginkan. Juga, kata dia, di kala hujan turun ataupun panas matahari tengah menyengat, dirinya tidak terlalu terimbas.
”Kalau di Bekasi sih parah banget, jauh dari Jakarta ya, yang memang sudah ada halte, rapi gitu. Bekasi sih boro-boro, ini sudah setahun saya turun di jalanan yang enggak ada halte. Kesal banget sama Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, enggak support gitu,” ucap Ega saat diwawancarai, dikutip Senin, 6 Juli 2026.
Sementara, Marwan, 45 tahun, menyesalkan Pemkot Bekasi yang dinilainya lamban dalam membangun halte Transjabodetabek.
Padahal, menurut dia, Pemkot Bekasi sudah mengeruk duit dari Pemerintah Jakarta, semisal dari sektor persampahan.
Ia juga mengaku kesal dengan Pemkot Bekasi yang saat ini dipimpin Tri Adhianto, cenderung membangun infrastruktur yang dinilainya belum krusial seperti jembatan lengkung dekat Metropolitan Mall (MM).
Ia menegaskan, pembangunan halte Transjabodetabek di wilayah Bekasi, tak kalah penting dari infrastruktur seperti jembatan.
Sebab, menurut dia, warga Bekasi pengguna Transjabodetabek jumlahnya semakin bertambah dari waktu ke waktu.
”Harus dong, Bekasi sampah dari Jakarta saja diterima dan pasti pemerintahnya bayar kan itu. Masak bangun halte saja tidak bisa,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka opsi berbagi beban dengan daerah penyangga dalam pengelolaan Transjabodetabek. Langkah itu muncul setelah sejumlah kepala daerah meminta Pemprov DKI tetap mempertahankan subsidi transportasi lintas wilayah tersebut.
Pramono mengatakan salah satu bentuk kontribusi yang dapat dilakukan pemerintah daerah penyangga adalah membenahi infrastruktur halte di wilayah masing-masing.
”Ya kalau ada yang ingin membantu, minimal halte-haltenya lah,” kata Pramono di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juni 2026.
Menurut dia, perbaikan dan renovasi halte di luar wilayah DKI Jakarta akan membantu mengurangi beban subsidi yang selama ini ditanggung Pemprov DKI.
”Kalau haltenya diperbaiki, direnovasi akan sangat membantu, karena yang memanfaatkan halte-halte yang akan mereka bangun atau mereka perbaiki itu adalah warga di mana tempat itu berada,” ujar Pramono Anung. []
 di Simpang Cipendawa dan Komsen tidak ada halte sehingga penumpang Bekasi mengeluh.){kind=link}