Komisi B DPRD DKI Desak BUMD Kejar Target Pendapatan di APBD Perubahan 2026

Jakarta – Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta memastikan efektivitas program sekaligus menjaga pencapaian target pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengatakan waktu pelaksanaan APBD Perubahan relatif singkat.

Karena itu, tegas dia, setiap program dan target pendapatan BUMD harus disusun secara realistis, serta diarahkan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Nova seusai memimpin rapat konsultasi bersama jajaran BUMD dalam pembahasan KUPA-PPAS APBD Perubahan 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

“Terkait dengan APBD Perubahan nantinya, kita melihat efektivitas,” ujar Nova.

Menurut Nova, realisasi kegiatan BUMD harus berjalan beriringan dengan pencapaian target pendapatan. Salah satu yang menjadi perhatian Komisi B adalah PT Food Station Tjipinang Jaya.

Food Station diketahui akan melakukan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) karena terdapat komoditas yang tidak mampu dipasarkan sesuai target awal.

Maka itu, Nova Paloh meminta kondisi tersebut tidak serta-merta dijadikan alasan untuk menurunkan target pendapatan.

Menurutnya, BUMD perlu melakukan evaluasi dan mencari strategi alternatif agar target pendapatan tetap dapat dipertahankan.

“Pendapatan itu harus sesuai dengan target,” tegas Nova.

Ia menilai evaluasi terhadap kegiatan usaha perlu dilakukan secara menyeluruh. Dengan begitu, perubahan target pendapatan tidak menjadi pola yang terus berulang pada tahun-tahun berikutnya.

Sementara, Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Hengky Wijaya menekankan pentingnya penguatan sinergi antara BUMD dan perangkat daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.

Salah satu yang disorot Hengky adalah pemanfaatan laboratorium untuk pengujian beras di Food Station.

Menurutnya, fasilitas laboratorium milik Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta dapat dioptimalkan untuk mendukung kebutuhan pengujian tersebut.

“Sinergi BUMD itu sangat diperlukan,” kata Hengky.

Menurut Hengky, pemanfaatan fasilitas yang telah dimiliki Pemprov DKI Jakarta dapat menjadi salah satu bentuk efisiensi sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan BUMD.

Ia berharap sinergi antara Food Station, BUMD lainnya, dan Dinas KPKP dapat mengurangi potensi persoalan dalam pelaksanaan kegiatan usaha sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita bisa meningkatkan PAD dari fungsi KPKP,” kata Hengky. []