Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendukung upaya percepatan pembangunan daerah perbatasan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam keterangan dari Pusat Penerangan (Puspen) Kemendagri, Tito mengatakan pemerintah pusat telah memberikan anggaran pembangunan melalui pemerintah provinsi.
“Nah, kami sudah merekap, pemerintah pusat membuat apa saja. Kami sudah melakukan rapat dulu sebelum berangkat,” kata Tito usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Negara di Kantor Bupati Natuna, dikutip Opsi, Rabu, 24 November 2021.
Dengan adanya keterbatasan kapasitas fiskal di daerah perbatasan Natuna tersebut, Tito mengimbau Pemprov Kepulauan Riau untuk mendukung percepatan pembangunan tersebut.
Pemprov Kepulauan Riau ia harapkan dapat membantu mempercepat pembangunan melalui penyusunan program untuk Kabupaten Natuna, kata Tito saat mendampingi kunjungan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md di Kepulauan Riau, Rabu hari ini.
Selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan Pemprov Kepulauan Riau untuk mendukung percepatan pembangunan Natuna ialah dengan menyalurkan dana hibah.
Mendagri Tito Karnavian juga mengaku telah mendata apa saja yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Natuna.
“Tinggal nanti evaluas. Yang mana sudah dikerjakan dan mana yang belum,” kata Tito yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) itu.
Sejumlah langkah untuk mempercepat pembangunan di Natuna, antara lain pembangunan 38 base transceiver station (BTS) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Perbaikan sarana pendidikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Serta pembenahan fasilitas pasar oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Tito menjelaskan kunjungannya bersama Menkopolhukam Mahfud Md juga untuk menampung berbagai persoalan yang dihadapi jajaran anggota TNI dan Polri di perbatasan Natuna. Berbagai persoalan tersebut, antara lain ketersediaan alutsista yang sudah lawas serta dukungan kebutuhan operasional bagi ketahanan daerah perbatasan.
“Karena tugas dari BNPP itu adalah koordinasi. Jadi kami akan melakukan koordinasi di bawah arahan dari Bapak Menkopolhukam,” ujar Tito Karnavian. []
