Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyiapkan anggaran Rp414 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun depan dalam rangka tetap membantu masyarakat dan dunia usaha agar bertahan di tengah pandemi Covid-19.
“Untuk 2022 kita tetap melakukan PC-PEN sebesar Rp414 triliun. Terdiri dari area kesehatan, perlindungan masyarakat dan penguatan pemulihan ekonomi,” katanya dalam Kongres AAIPI Tahun 2021 di Jakarta, dikutip Opsi, Rabu, 24 November 2021.
Sri Mulyani menyebutkan fokus dari program PEN tahun depan meliputi bidang kesehatan dengan anggaran Rp117,9 triliun. Ada juga untuk perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun dan penguatan pemulihan ekonomi Rp141,4 triliun.
Ia menjelaskan untuk anggaran bidang kesehatan Rp117,9 triliun dan perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun masih akan disesuaikan seiring perkembangan penanganan Covid-19.
Sementara untuk anggaran penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp141,4 triliun merupakan tagging atas program eksisting pada Kementerian/Lembaga (K/L), TKDD dan pembiayaan yang angkanya masih bersifat sementara dan dalam proses koordinasi.
Anggaran bidang kesehatan sebesar Rp117,9 triliun dialokasikan untuk testing, tracing, dan treatment, termasuk perawatan pasien Covid-19 dengan skema cost sharing bersama BPJS. Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk pemberian insentif tenaga kesehatan di tingkat pusat dan daerah.
Anggaran Vaksinasi
Kemudian juga digunakan untuk vaksinasi. Yakni pengadaan vaksin baik dari pemerintah maupun mandiri, insentif perpajakan vaksin, penanganan kesehatan lainnya di daerah serta antisipasi kesehatan lainnya.
Pos perlindungan masyarakat sebesar Rp154,8 triliun mencakup berbagai program bantuan sosial. Di antaranya PKH untuk 10 juta KPM, Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM, dan Kartu Prakerja bagi 2,9 juta peserta. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk jaminan kehilangan pekerjaan, BLT Desa, serta antisipasi pelunasan program perlinsos lainnya.
Terakhir, alokasi penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp141,4 triliun mencakup berbagai program strategis. Di antaranya pembangunan infrastruktur konektivitas, pariwisata dan ekonomi kreatif, ketahanan pangan, serta ICT dan kawasan industri. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk investasi pemerintah, insentif perpajakan, serta dukungan bagi UMKM, korporasi, dan BUMN.
“Sama seperti 2021 kita berharap pengelola anggaran di K/L dan pemerintah daerah harus tetap memiliki fleksibilitas. Artinya kita tetap berjaga-jaga COVID-19 tidak akan meningkat lagi. Sehingga kegiatan masyarakat, sosial, ekonomi dan keuangan bisa berjalan,” kata Sri Mulyani. []


