JAKARTA – Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu, 11 November 2026.
Pengajuan tersebut melibatkan seluruh fraksi di DPR, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat.
Jumlah 120 anggota DPR itu telah melampaui syarat minimal pengusulan HMP sebanyak 25 anggota.
Adapun jumlah pengusul dari masing-masing fraksi terdiri atas PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, NasDem 19 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, dan Demokrat 18 orang.
Anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, mengatakan pengajuan tersebut merupakan penggunaan hak konstitusional anggota DPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
“Kami mewakili beberapa anggota DPR-RI dari Fraksi PKB, yang dalam hal ini menggunakan hak konstitusionalnya seperti diatur pada Pasal 20A UUD 1945, dan Pasal 79 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengusulan hak menyatakan pendapat yang pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan, terhadap Saudara Gibran Rakabuming selaku Wakil Presiden atas dugaan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres,” kata Khozin dalam rapat.
Usulan tersebut diterima oleh dua pimpinan DPR, yakni Saan Mustopa dari Fraksi NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari Fraksi PKB.
Saan mengonfirmasi jumlah anggota DPR yang mengajukan HMP mencapai 120 orang dari delapan fraksi berdasarkan tanda tangan yang diserahkan.
“Terima kasih pimpinan dan anggota pengusul. Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” ujar Saan.
Selanjutnya, usulan tersebut akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR sebelum dijadwalkan untuk dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR.
Proses Hak Menyatakan Pendapat hingga Pemakzulan
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut diperjelas dalam Pasal 79 UU MD3.
Dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3, DPR dapat menggunakan HMP untuk menyikapi kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat untuk menduduki jabatannya.
Dugaan pelanggaran yang dimaksud mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela.
Meski telah memenuhi jumlah minimal pengusul, proses HMP masih harus melewati tahapan pembahasan di DPR.
Usulan tersebut harus memperoleh persetujuan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR. Persetujuan juga harus memenuhi ketentuan suara sebagaimana diatur dalam UU MD3.
Apabila DPR menyetujui pendapat mengenai dugaan pelanggaran oleh Wakil Presiden, proses selanjutnya dapat diteruskan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diperiksa dan diputus.
Jika MK memutuskan bahwa dugaan tersebut terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR untuk diputuskan dalam sidang paripurna sesuai ketentuan konstitusi.
Dengan demikian, penyerahan usulan oleh 120 anggota DPR tersebut merupakan tahap awal proses penggunaan Hak Menyatakan Pendapat dan belum berarti Gibran secara otomatis dimakzulkan dari jabatan Wakil Presiden.[]
