JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI menyatakan sikap bulat untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam menyikapi polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno tertutup Fraksi PDIP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, mengatakan partainya telah menentukan langkah politik dengan memilih jalur konstitusional melalui mekanisme HMP.
Menurutnya, keputusan itu merupakan sikap bersama seluruh anggota Fraksi PDIP, bukan keputusan sejumlah anggota saja.
“Kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi, kita tidak menghitung berapa, tapi fraksi PDIP menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan hak menyatakan pendapat,” ujar Utut.
Dia menegaskan, seluruh 110 anggota Fraksi PDIP memiliki sikap yang sama. Karena itu, seluruh anggota siap memberikan tanda tangan apabila dibutuhkan dalam proses pengajuan HMP.
“Anggota kita 110, tapi kalau dibutuhkan 110. Artinya sepakat, karena demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semuanya iya,” katanya.
Meski sudah menyatakan dukungan secara bulat, Utut belum menguraikan alasan politik dan pertimbangan hukum yang mendasari keputusan tersebut.
Dia meminta anggota Fraksi PDIP yang bertugas di Komisi III DPR menjelaskan lebih jauh landasan konstitusional penggunaan hak tersebut.
“Kita sudah ada merujuk Pasal 7a dan 7b UUD, nanti biar teman Komisi III yang menjelaskan,” ucapnya.
Sikap PDIP ini menambah dukungan politik terhadap penggunaan HMP untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran.
Sebelumnya, 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menyerahkan usulan penggunaan hak tersebut. Delapan fraksi itu meliputi PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat.
Usulan tersebut selanjutnya akan diproses melalui mekanisme DPR, mulai dari pembahasan di Badan Musyawarah hingga dibawa ke Rapat Paripurna.
Polemik ini bermula dari putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.
Di tengah bergulirnya wacana HMP, Gibran sebelumnya menyatakan tetap akan bertahan sebagai Wakil Presiden. Dia juga menyatakan siap menunjukkan ijazahnya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), termasuk melalui upaya peninjauan kembali (PK).
Meski demikian, proses penggunaan HMP di DPR dipastikan tetap berjalan melalui mekanisme konstitusional yang berlaku.[]
