Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam berharap Kementerian Koperasi dan Usaha, Kecil dan Menengah (UKM) ikut berkontribusi dalam memulihkan perekonomian nasional sebagai akibat dari dampak pandemi Covid-19.

Sebab, menurutnya salah satu yang paling berdampak akibat pandemi adalah pelaku UMKM yang justru belum banyak mendapat perhatian dari pemerintah. Seperti dengan mendorong masyarakat lebih mandiri melalui bantuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Bantuan UMKM tersebut, kata Mufti dilakukan salah satunya melalui program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). BPUM merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha mikro.

"Salah satu yang akan didorong Kementerian Koperasi dan UKM ini adalah BPUM, yaitu bantuan tunai untuk masyarakat, pada awal pandemi itu sempat ada di angka 2,4 juta, kemudian pada periode berikutnya 1,2 juta, hari ini ke depan akan ada 600 ribu untuk tiga juta UMKM," kata Mufti usai Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan UMKM dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Juni 2022.

Selain bantuan kepada UMKM, politisi PDI-Perjuangan ini berharap adanya dukungan dalam pendampingan kepada UMKM yang ada agar bisa tumbuh dan berkembang.

"Yang jadi harapan kami bukan sekadar bantuan masyarakat, sebenarnya bukan soal duitnya tapi soal bagaimana ada yang mendorong mereka (masyarakat) yang mengajak mereka bagaimana bisa tumbuh dan berkembang," ujarnya.

Untuk itu, di samping pendataan kepada UMKM yang akan dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM, dia menekankan pentingnya pendampingan untuk dapat mendorong UMKM yang sudah ada dapat lebih baik lagi.

"Maka harapannya tidak hanya untuk pendataan, tetapi bagaimana yang sudah didata ini untuk bagaimana mereka (UMKM) yang perlu kita bantu, kita bantu agar mereka bisa naik kelas," ucap Mufti.[]