Jakarta - Komisi XI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan Direktur Utama PT Waskita, Senin, 12 September 2022.
Rapat ini membahas tentang Program Tahunan Privatisasi Tahun 2022 atau right issue untuk PT Waskita.
Secara sederhana, right issue adalah hak yang diberikan kepada investor lama untuk membeli saham baru yang diterbitkan sebelum saham baru tersebut ditawarkan kepada investor lain.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati mengatakan yang perlu diperhatikan ketika Waskita menginginkan right issue dari pemerintah, adalah faktor risiko.
Menurut dia, Komisi XI akan mempertimbangkan kelayakan right issue bagi Waskita dengan melihat performa keuangan yang dimiliki.
Mengutip paparan Dirut Waskita, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara DPR RI ini membeberkan posisi keuangan perusahaan pelat merah tersebut.
Ekuitas Waskita memiliki pertumbuhan minus 9,2 persen. Sedangkan liabilitas (utang) tumbuh 4 persen. Kemudian, rasio utang dan ekuitas atau Debt to Equity Ratio/DER membengkak hingga di atas angka 3.
"Padahal, perusahaan yang sehat secara keuangan ditunjukkan dengan rasio DER di bawah angka 1 atau di bawah 100 persen, semakin rendah rasio DER maka semakin bagus," kata Anis seperti mengutip keterangannya, Rabu, 14 September 2022.
Demikian juga dengan kondisi sebaliknya, semakin tinggi DER menunjukkan komposisi jumlah utang/kewajiban lebih besar dibandingkan dengan jumlah seluruh modal bersih yang dimiliki, sehingga mengakibatkan beban perusahaan terhadap pihak luar besar pula.
Kemudian, meningkatnya beban kewajiban terhadap pihak luar menunjukkan bahwa sumber modal perusahaan sangat tergantung dari pihak luar.
Dia mengatakan, ketika sebuah perusahaan ditawarkan right issue salah satu tujuan untuk investor, agar perusahaannya bisa memiliki deviden lebih banyak.
Tetapi ketika saham ditanamkan kepada satu kondisi perusahaan yang keuangannya sedang tidak sehat maka risikonya tinggi.
"Apalagi yang dipakai ini adalah uang negara yang memiliki amanah untuk kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Selain itu, politisi senior PKS ini juga menyorot terkait dengan right issue Waskita yang ditawarkan kepada publik.
Pada tahun 2021, dari target 9,4 triliun, sebanyak 4 triliun ditawarkan kepada publik. Namun yang terserap hanya 1,5 triliun.
"Ini artinya publik tidak terlalu berminat. Sehingga akhirnya Waskita mengandalkan PMN (Penyertaan Modal Negara). Akibatnya saham pemerintah menjadi sangat besar," kata dia.
"Penempatan dana pemerintah pada perusahaan yang tidak terlalu sehat tentu sangat berisiko. Dan ini cukup menjadi alasan untuk peninjauan kembali right issue untuk PT Waskita Karya," ucap Anis menambahkan.[]
