Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk memasifkan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI ke berbagai kelompok masyarakat.
Bamsoet berpandangan bahaya sektarianisme, polarisasi, dan perpecahan antar masyarakat merupakan bahaya laten yang senantiasa `menghantui` bangsa Indonesia.
Menurutnya, tidak ada negara di dunia ini yang memiliki tingkat keragaman seperti di Indonesia. Sebab, di Tanah Air ada sebanyak 1.340 suku bangsa dengan 1.158 bahasa daerah, 6 agama, dan ratusan aliran kepercayaan.
"Tanpa mengurangi rasa hormat kepada saudara-saudara kita di Benua Afrika, kita harus belajar banyak agar Indonesia jangan sampai seperti negara-negara di Benua Afrika," kata Bamsoet saat menerima kunjungan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) di Jakarta, Senin, 13 Desember 2021.
Dia menuturkan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres dalam Sidang Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat, pada Rabu, 13 Oktober 2021 lalu, menyampaikan banyak ditemukan kasus orang-orang ditolak untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan.
"Bahkan mengutarakan pendapat karena ia berasal dari kelompok etnis tertentu, memiliki warna kulit tertentu, atau menganut kepercayaan minoritas. Kegagalan mengayomi dan menghargai kemajemukan masyarakat disepakati sebagai penyebab berbagai konflik di Benua Afrika," ujarnya.
Dalam pertemuan itu, senior GMKI Maruarar Sirait turut mendampingi Pengurus Pusat GMKI antara lain, Ketua Umum Jefri Gultom, Sekretaris Umum Mikael Anggi, Bendahara Umum Novelin Silalahi, Kabid HI Fawer SIhite, Kabid PKK Roberto, dan Kabid Medko Indra.
Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, para pendiri bangsa sejak dahulu senantiasa telah menunjukkan betapa pentingnya merawat kemajemukan.
Dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, misalnya, para pendiri bangsa yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) maupun Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), terdiri dari beragam etnis dan agama.
"BPUPKI yang dibentuk pada 1 Maret 1945, terdiri dari 63 anggota yang berasal dari 40 orang etnis Jawa, 7 orang Sunda, 4 orang Tionghoa, 3 orang Padang, 2 orang Madura, 1 orang Batak, 1 orang Indo-Belanda, 1 orang Arab, 1 orang Banten, 1 orang Lampung, 1 orang Ambon, dan 1 orang Minahasa. Dari segi pemeluk agama, 55 orang muslim, 8 orang non-muslim yang terdiri dari Tionghoa, Budha, dan Kristen. Merekalah yang merumuskan dasar negara, Pancasila," tuturnya.
Dia menambahkan, BPUPKI kemudian dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Saat itu juga dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang berjumlah 21 orang, terdiri dari 12 orang etnis Jawa, 3 orang Sumatera, 2 orang Sulawesi, 1 orang Kalimantan, 1 orang Nusa Tenggara, 1 orang Maluku, dan 1 orang Tionghoa.
Pandangannya, merekalah yang menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, menyusun pemerintahan pusat dan daerah, hingga merancang lembaga tinggi dan kelengkapan negara.
"Jauh sebelum kehadiran BPUPKI maupun PPKI, para pendiri bangsa Indonesia telah sejak lama bergotong-royong bersatu dalam perbedaan. Bahkan peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, diselenggarakan di rumah milik peranakan Tionghoa, Sie Kong Liong, di Jalan Kramat Raya 106, Jakarta," katanya.
"Karenanya semangat menjaga kebersamaan dalam bingkai perbedaan yang telah ditunjukkan para pendiri bangsa, harus senantiasa diteruskan oleh para generasi muda. Jika tidak, Indonesia tak akan mampu menempuh seratus tahun usia kemerdekaan," ucap Bamsoet menambahkan. []
