Tapanuli Tengah – Anggota DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, menilai pemerintah pusat lamban dalam menangani bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra Utara, khususnya di Tapanuli Tengah (Tapteng).
Lambatnya penanganan tersebut dinilai memperparah penderitaan masyarakat terdampak, terutama di daerah-daerah yang hingga kini masih terisolir.
Penrad menyampaikan hal usai mendistribusikan bantuan sembako, sayur-sayuran, dan pakaian bekas kepada warga-warga dari Aek Manuhar, Simarpinggan, dan Sipakpahi.
Pendistribusian bantuan kepada ratusan warga dari wilayah-wilayah terisolir itu berlangsung pada Rabu, 17 Desember 2025.
Warga dari tiga wilayah itu harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk mengambil bantuan lebih dari 3 ton yang didistribusikan oleh Pdt. Penrad Siagian.
Menurut Senator asal Sumut ini, hingga memasuki minggu ketiga pascabencana, keseriusan pemerintah pusat belum terlihat secara nyata.
Ia menyoroti masih banyaknya daerah terisolir, distribusi bantuan tanggap darurat yang tidak memadai, serta lemahnya koordinasi di lapangan dalam menangani bencana alam tersebut.
Lebih lanjut, Penrad juga mengkritik tidak adanya pernyataan resmi dari pemerintah pusat terkait tahapan penanganan bencana.
Hingga kini, sambungnya, masyarakat dan pemerintah daerah tidak mendapatkan kejelasan mengenai fase tanggap darurat, rekonstruksi, dan rehabilitasi, maupun langkah lanjutan yang akan diambil.
“Lambatnya penanganan bencana alam di Sumatra Utara ini akan semakin membuat masyarakat sengsara,” tegas Penrad.
Anggota DPD RI, Pdt. Penrad Siagian saat membagikan bantuan kepada warga Aek Manuhar, Simarpinggan, dan Sipakpahi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Rabu, 17 Desember 2025.(Foto: Fernandho Pasaribu/Opsi)
Atas kondisi tersebut, Penrad mendesak pemerintah pusat untuk segera dan secepatnya mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki, baik sumber daya manusia, logistik, maupun alat berat, guna membuka akses ke wilayah terisolir dan memastikan bantuan tersalurkan secara merata.
Ia menegaskan, negara tidak boleh abai terhadap penderitaan warga yang menjadi korban bencana.
Kata Penrad Siagian, kehadiran negara harus dirasakan secara nyata oleh masyarakat, terutama dalam situasi darurat yang mengancam keselamatan dan keberlangsungan hidup warga.
Sebelum menemui warga terisolir itu, Penrad terlebih dahulu melakukan aksi sosialnya ke Kecamatan Tukka-lokasi yang menelan banyak korban jiwa.
Dalam perjalanan menuju Tukka, Penrad bertemu langsung dengan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Masinton menyampaikan keterbatasan serius dalam penanganan pascabencana, khususnya kekurangan alat-alat berat.
Masinton menyampaikan bahwa alat berat milik pemerintah daerah sangat terbatas sehingga Pemkab terpaksa menyewa dari pihak swasta dengan kemampuan fiskal yang juga terbatas.
"Yang disampaikan oleh Bupati Masinton tadi, kekurangan alat-alat berat karena yang tersedia di Pemkab tidak memadai. Mereka hanya memiliki beberapa unit saja. Bahkan, Pemkab sampai menyewa ke beberapa perusahaan yang menyediakan alat-alat berat," tuturnya.
"Mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup terkait alat-alat berat ini. Kemampuan menyewa sangat terbatas dengan kondisi keuangan dan fiskal mereka. Saya akan secara resmi menyampaikan permintaan ini ke Pemerintah Pusat," sambung Penrad Siagian.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Provinsi Sumatra Utara mencatat ada 364 korban meninggal. Sebanyak 2,3 ribu orang mengalami luka-luka.[]
