News Rabu, 15 Juni 2022 | 19:06

BKKBN Raih Penghargaan PBB Bidang Kependudukan, DPR: Ikuti dengan Penurunan Stunting

Lihat Foto BKKBN Raih Penghargaan PBB Bidang Kependudukan, DPR: Ikuti dengan Penurunan Stunting Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher.(Foto:Opsi/Istimewa)

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) agar menjadikan penghargaan PBB dalam Bidang Kependudukan tahun 2022 yang diraihnya sebagai motivasi untuk menyelesaikan masalah kependudukan di dalam negeri.

"Selamat kepada BKKBN yang telah diakui kiprah dan dedikasinya oleh PBB dalam mengatasi masalah kependudukan. Anugerah ini harus jadi pijakan dan motivasi untuk mengatasi berbagai persoalan kependudukan di Indonesia," kata Netty dalam keterangannya, Rabu 15 Juni 2022.

"BKKBN harus memastikan bahwa pengendalian penduduk yang baik akan menciptakan peluang lebih besar bagi kenaikan taraf hidup rakyat Indonesia," lanjutnya.

Menurutnya, sejak pelaksanaan program Keluarga Berencana dimulai 1970, Indonesia memang telah berhasil menurunkan angka kelahiran total dari 5,7 (1960) menjadi 2,45 anak per keluarga pada awal 2020.

Namun, politisi PKS ini berpandangan, capaian ini belum maksimal karena masih di atas target pemerintah yaitu 2,1 anak per keluarga.

Selain itu, dia berharap upaya pengendalian penduduk ini dapat diikuti dengan peningkatan kualitas hidup keluarga Indonesia yang salah satu indikatornya adalah penurunan angka stunting anak-anak Indonesia.

"Bukan hanya menurunkan angka kelahiran, tapi BKKBN juga harus fokus pada peningkatan kualitas keluarga. Saat ini angka stunting kita masih di atas angka toleransi WHO. Pemerintah harus terus berinovasi dan melakukan terobosan agar stunting ini dapat menurun. Jangan sampai pengendalian penduduk kita bagus, tapi tidak diikuti dengan penurunan stunting," ujarnya.

Apalagi, kata dia, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 44,8 triliun untuk penanganan masalah stunting.

"Program ini harus dilakukan secara konvergen, holistik, dan diberikan secara penuh kepada seluruh sasaran. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja sinergis dalam melakukan intervensi kebijakan. Jangan sampai alokasi dana besar tersebut sia-sia," ucap Netty.[]

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya