Jakarta - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan Pembekalan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2022 kepada 13 provinsi di Kota Ambon, Kamis, 25 Mei 2023.
Provinsi yang mengikuti kegiatan itu di antaranya, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Kegiatan yang dilangsungkan secara daring dan luring ini diikuti sebanyak 4.598 anggota Paskibraka terdaftar dalam 13 provinsi tersebut. Adapun acara pembekalan ini merupakan bagian dari rangkaian acara pembekalan kepada Paskibraka oleh BPIP.
Sebelumnya, acara pembekalan diselenggarakan di berbagai lokasi, seperti Palembang, Banten, Bali, dan Bangka Belitung.
Meneruskan keterangan yang diterima, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi dalam pembukaan kegiatan ini menyampaikan bahwa tongkat estafet kepemimpinan bangsa ada pada Paskibraka.
"Pelaksanaan kegiatan ini sangat penting karena kalianlah (Paskibraka) yang memegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa Indonesia," kata Yudian.
Ia menegaskan, Paskibraka sebagai golongan muda Indonesia harus memiliki karakter dan jiwa yang mencintai Indonesia.
"Berjiwa dan berkarakter Pancasila serta mencintai Indonesia, itulah Paskibraka. Itulah karakter dan jiwa yang harus dimiliki oleh semua warga Indonesia," ujarnya.
Lebih lanjut, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2016-2020 ini juga menegaskan posisi Pancasila di Tanah Air. "Pancasila adalah pandangan hidup, dasar negara, ideologi negara, dan falsafah bangsa, dan adalah ideologi yang hidup dan bekerja bagi bangsa Indonesia dalam menentukan tujuan dan cita-cita bangsa, dengan pembangunan bangsa yang menyeluruh dan berkesinambungan," tandasnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP, Tonny Agung Arifianto. Ia menyebut bahwa Paskibraka harus menjadi corong Pancasila.
"Paskibraka harus menjadi corong Pancasila di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pembekalan ini akan membekali semua untuk berpartisipasi dan menarasikan Pancasila di lingkungan masing-masing," ujar Tonny.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi, sekaligus Penanggung Jawab Paskibraka secara nasional, Rima Agristina menjelaskan bahwa pembekalan ini dapat menjadi tempat bagi Paskibraka untuk mendapatkan pengarahan.
"Dengan adanya acara ini, teman-teman dapat menjadi Paskibraka yang memberikan contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila. Inilah harapan kita semua," tutur Rima.
Selanjutnya, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo menyampaikan temanya tentang penggunaan media sosial. Di samping itu, ia menegaskan bahwa Paskibraka harus memahami sejarah di negeri ini.
"Awalnya, Paskibraka harus paham sejarah. Kita semua harus paham sejarah; dengan itu akan memahami filosofi, yaitu keutuhan bangsa, memerangi radikalisme, separatisme, dan ide-ide yang ingin mendirikan negara di luar kesepakatan. Itu panggilan Paskibraka. Itu panggilanmu," kata Benny.
Ia juga menyoroti banyaknya pengguna sosial media yang ceroboh dan tidak memilah berita. "Seperti mereka yang ingin populer, maka melakukan kegiatan yang membahayakan dirinya sendiri. Joget di tengah jalan raya, ambil selfie di tengah ombak besar, atau mudah tertipu dengan investasi bodong. Atau melakukan pornografi. Jangan lagi masyarakat kita seperti itu," sambungnya.
Pakar komunikasi politik ini juga menyatakan bahwa Paskibraka, dalam mengamalkan nilai Pancasila pada era digital ini, harus menjadi cerdas.
"Jadi komunitas pemutus kata bukan peng-iya kata. Cerdas, smart, tidak mudah share; cek ricek dulu berita. Tugasmu adalah membangun kesadaran kritis dan counter opini kalau ada hoaks. Bangun berita positif tentang daerahmu; bukan pesimisme dan kegagalan terus yang disoroti, agar memiliki spirit dan daya tahan," ujarnya.
"Jangan ada egoisme agama, suku bangsa dan etnis. Itulah nilai Pancasila. Itulah tugasmu. Buatlah konten opini sebagai perisai bagi bangsa," ucap Benny menambahkan.
Narasumber lainnya, Direktur Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi, R. Dian Muhammad Johan Johon Mulyadi memaparkan mengenai bahaya dan ancaman ideologi transnasional terhadap kesatuan dan persatuan Indonesia.
"Pancasila itu lahir dari bangsa Indonesia, bukan adaptasi dari pihak lain. Oleh karena itu, Pancasila merupakan ideologi yang tepat untuk kita semua yang beragam dan sangat banyak ini," kata Dian.[]