Sumatra Utara - Praktik pungutan liar (pungli) dan pencaloan di pelataran kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, terlihat jelas dan terang-terangan.

Setiap jam kerja, pungli dan calo ini berkeliaran mencari masyarakat yang datang untuk diuruskan identitas dirinya.

Para pelaku pungli dan percaloan ini menawarkan jasa bertarif kepada masyarakat yang hendak mengurus akta atau identitas kependudukan ke kantor Dukcapil. Setiap berkasnya diberikan tarif mulai dari Rp 100 hingga Rp 1,2 juta.

Bupati Deli Serdang, Ashari Tambunan yang ditanya perihal maraknya praktik pungli dan percaloan di wilayah kerjanya, mengaku belum mendapatkan kabar.

"Nanti saya periksa, dan saya belum dapat kabar. Nanti saya cari dulu," kata Ashari Tambunan kepada wartawan, Selasa 1 Maret 2022.

Di tempat terpisah, awalnya Kepala Dinas Dukcapil Gustur Siregar mengaku tidak mengetahui adanya tindakan praktik pungli dan percaloan tersebut.

Namun setelah ditanyai berulang kali, Gustur mengakui bahwa praktik pungli dan percaloan itu masih terjadi. Dia juga mengaku sudah melarang dengan membuat pernyataan setiap pegawainya.

"Saya sudah bilang untuk hal itu, dan sudah buat pernyataan setiap pegawai apabila terdapat adanya pungli, saya tidak tanggung jawab," tuturnya.[]