Jakarta - Deklarator Nasional Koalisi Bersama Rakyat (KOBAR), Sahat MP Sinurat membantah perihal tudingan bahwa pihaknya merupakan perpanjangan tangan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut memang diketahui `tidak menginginkan` Presiden Joko Widodo atau Jokowi berhenti memimpin RI pada 2024 mendatang.

Sahat mengeklaim, apa yang disuarakan oleh KOBAR sejauh ini terkait suara perpanjangan masa jabatan Jokowi tiga periode melalui acara deklarasi di sejumlah daerah murni berdasarkan aspirasi rakyat, tidak ada kaitannya dengan Menko Luhut.

Baca juga: Jokowi Sudah Umumkan Jadwal Pemilu 2024, KOBAR Konsisten Suarakan Presiden Tiga Periode

"Ya jelas kita ini perpanjangan tangan rakyat, karena mungkin MPR, DPR, DPD belum bisa menyuarakan aspirasi rakyat (Jokowi) tiga periode ini," kata Sahat dikutip dari kanal YouTube KompasTV, Selasa, 12 April 2022.

Saat ditanyakan perihal jejak digital Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) sempat memberikan apresiasi kepada Luhut, Sahat pun menilai hal ini tidak ada kausalitasnya dengan apa yang diperjuangkan KOBAR agar Jokowi bisa menjabat tiga periode.

"Tentu itu beda konteks. Tidak sering. Kita kan tentu harus apresiasi menteri-menteri yang memang bekerja untuk rakyat," ujarnya.

Sahat bilang, pun bukan hanya Luhut yang mereka apresiasi kinerjanya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga ia puji lantaran mengemukakan pendapatnya perihal amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 sebenarnya tidak tabu.

Baca juga: Bahas Persiapan Pemilu, Jokowi: Pemilu 14 Februari 2024

"Kita ini kan harus melihat langsung apa yang dilakukan Pak Luhut ataupun menteri yang lain seperti Pak Tito itu meluruskan aspirasi rakyat itu jangan ditolak, jangan dibantah. Ini yang kemudian kita ingin suarakan," ujar dia lagi.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: dok. Kemenko Marves)

Sahat mengaku tidak ambil pusing apabila ada orang berpikir gerakan KOBAR dikomandoi oleh Menko Luhut. Ia mengeklaim gagasan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode ini memang keinginan rakyat.

"Silakan seperti itu pemikiran teman-teman. Tapi kan yang ingin kami tunjukkan di sini aspirasi ada dari masyarakat dan terkait ini semua diatur serta dibuka ruangnya oleh demokrasi kita, dan ada di konstitusi untuk mengamendemen," tutur dia.

Sahat pun menilai aspirasi tiga periode dari masyarakat ini tidak salah, layaknya pihak-pihak yang menolak Jokowi tiga periode dengan cara demonstrasi turun ke jalan.

"Artinya kembali ke demokrasi kita. Hal yang sama terkait aspirasi tiga periode dan kita hargai yang menolak gagasan itu," kata Sahat. []