Jakarta - Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sangsi dengan keberadaan big data 110 juta orang pengguna internet yang diklaim setuju penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, seperti yang diklaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
LaNyalla bilang, pascamencuatnya klaim big data Luhut, di sisi lain sejumlah masyarakat langsung melakukan riset kebenaran. Menurut dia, hasilnya pun tidak seperti yang diklaim Luhut.
Selain untuk menjawab riset masyarakat, LaNyalla menilai big data sudah waktunya dibuka ke publik sebagai bentuk transparansi. Namun, apabila hal tersebut tidak dilakukan, dapat mengundang persepsi telah terjadi kebohongan atau hoaks yang bisa berpotensi pada laporan polisi.
Baca juga: Faldo Maldini Persilakan Mahasiswa Demonstrasi Tolak Jokowi Tiga Periode
"Berita bohong itu, bahaya itu, kalau ada yang jeli bisa dilaporkan ke polisi," kata LaNyalla, dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Selasa, 5 April.
Menurut LaNyalla, pejabat publik harus taat kepada Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden paling lama selama dua periode.
"Kita tahu lah konstitusi kita selalu mengatakan dua periode, tetap kita bersikukuh dua periode," ucapnya.
LaNyalla sendiri mengaku patuh pada konstitusi, sehingga sempat terpancing untuk menguji kebenaran klaim big data yang disebutkan Luhut.
Baca juga: Mahasiswa Demo Tolak Jokowi 3 Periode, Polisi Tutup Sementara Area Patung Kuda
"Kemudian kalau ada yang disampaikan Pak Luhut bahwa ini masyarakat 110 juta minta tiga periode, minta perpanjangan, menurut big datanya beliau. Akhirnya membuat saya terusik, karena saya punya big data juga kita periksa begitu saya lihat dia podcast di salah satu tempat, saya lihat lho kok Pak Luhut bisa 110 juta," tuturnya.
Setelah menguji kebenaran big data itu, La Nyalla menemukan fakta bahwa warganet yang berbicara tentang penundaan pemilu sangat sedikit. Bahkan jumlahnya tak melebihi warganet yang berbicara tentang kelangkaan minyak goreng.
"Begitu dengar itu saya kumpulkan teman-teman, ayo kita lihat di big data kita kupas, pagi-pagi jam setengah enam sudah ketemu. Bahwa apa yang disampaikan Pak Luhut itu tidak benar. Bahwa orang yang berbicara tentang ini, rata-rata berbicara tentang minyak goreng, itu cuma 3,5 juta," ujar LaNyalla.
"Yang bicara penundaan Pemilu ada tapi kecil [sedikit] sekali," kata LaNyalla lagi. []
