Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berharap Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) terus mendorong pengembangan dan penerapan Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (GNP2DS).
Menurut Menaker, GNP2DS harus menjadi sebuah gerakan dapat yang mengintegrasi seluruh pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, dunia usaha dunia industri, akademik dan organisasi kemasyarakatan secara terencana.
"GNP2DS harus menjadi gerakan yang menyeluruh, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan, baik secara makro maupun mikro dari pusat sampai ke daerah," kata Ida Fauziyah dalam sambutannya saat membuka Rapat Paripurna LPN di Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022.
Ia menjelaskan, produktivitas merupakan kata kunci memenangkan persaingan di lingkungan global yang dinamis, sehingga menuntut sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang cekatan, adaptif, produktif, inovatif dan kompetitif.
"Revolusi digital, yaitu pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan terus mendapatkan perhatian yang sangat serius dari pelaku ekonomi dan pengambil kebijakan di banyak negara," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menyebut peningkatan kualitas SDM Indonesia yang unggul dalam arti berintegritas, kompeten, profesional, produktif dan berdaya saing global adalah suatu keharusan untuk menjadikan SDM sebagai subyek dan obyek pembangunan yang kreatif dan produktif.
"Apabila kita mampu mengoptimalkan pendayagunaan SDM dalam kegiatan ekonomi yang produktif, tentunya hal tersebut akan berdampak positif pada peningkatan dan penguatan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat, " tuturnya.
Selain itu, dia mengungkapkan jika dari sisi kuantitas tenaga kerja, bonus demografi yang tengah terjadi di Indonesia menjadi peluang yang menjanjikan dalam penyediaan tenaga kerja yang produktif.
Menaker berpandangan bahwa bonus demografi akan menciptakan jendela peluang (window of opportunity) ketika angka beban ketergantungan berada pada titik terendah.
"Bonus demografi yang terkelola dengan baik, akan menghasilkan angkatan kerja yang dapat menjadi penggerak daya saing Indonesia. Kondisi ini akan diperkirakan akan terjadi pada periode 2020-2030," ucap Menaker.
LPN memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam perumusan kebijakan nasional di bidang produktivitas dan peningkatan produktivitas dalam rangka penguatan daya saing Indonesia.
Baca juga: Menaker: Upah Minimum 2023 Bakal Lebih Tinggi dari 2022
Baca juga: Calon Penerima BSU, Menaker: DKI Jakarta UMP Rp 4,7 Juta Tetap Berhak Menerima
Keanggotaan LPN berasal dari 17 Kementerian/ Lembaga berjumlah 21 (dua puluh satu) orang pejabat Eselon I sebagaimana termaktub dalam Perpres nomor 50 tahun 2005.[]
