Jakarta - Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri mengatakan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) mendapat sorotan delegasi-delegasi di acara 144th Assembly of the Inter Parliamentary Union (IPU).
Ketua 33rd session of the Forum of Women Parliamentarians itu menyampaikan hal tersebut di sela-sela sidang IPU ke-144 di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, Kamis, 24 Maret 2022.
"Dengan RUU TPKS, Indonesia dianggap progresif dalam perlindungan terhadap perempuan. Kemudian terkait pandemi Covid-19, Indonesia juga dapat nilai positif karena kebijakan untuk perempuan dan anak dianggap menonjol, termasuk dalam vaksinasi," kata Irine.
Delagasi di IPU, lanjutnya, mengapresiasi bagaimana Indonesia mampu menekan kematian ibu hamil dan anak. Lalu bagaimana DPR memberi banyak perhatian dan dukungan untuk perempuan yang banyak terdampak pandemi.
Dia mengatakan, kebijakan-kebijakan Indonesia dinilai ramah gender. Selain itu, Indonesia dianggap menjadi role mode kepemimpinan perempuan.
"Bagaimana tidak? Indonesia sudah punya presiden perempuan, ketua DPR perempuan. Jadi kita dianggap lead by example. Bahkan Amerika negara maju saja belum punya presiden perempuan. Maka banyak mata dunia yang memandang ke kita," ujarnya.
Anggota Komisi I DPR RI ini pun bercerita, delegasi parlemen Thailand sangat kagum dengan kepemimpinan perempuan di Indonesia. Hal tersebut, katanya, terlihat saat pertemuan bilateral antara Puan dan pimpinan parlemen Thailand di sela-sela penyelenggaraan IPU.
"Ada anggota parlemen Thailand perempuan saat pertemuan Bilateral dengan Ibu Ketua DPR sampai berkaca-kaca mau nangis. Dia bilang Ibu Ketua menjadi inspirasi mereka agar suatu saat mereka juga punya presiden dan Ketua parlemen perempuan," ucapnya.
Dalam Governing Council IPU tersebut, Irine membacakan hasil pertemuan Women Parliamentarians. Ada dua resolusi yang dihasilkan oleh forum parlemen perempuan IPU tersebut.
Resolusi pertama adalah ‘Memikirkan Kembali dan Membingkai Ulang Pendekatan Proses Perdamaian dengan Pandangan untuk Membina Perdamaian Abadi’. Kemudian resolusi kedua yaitu ‘Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai Enabler Sektor Pendidikan, Termasuk di Masa Pandemi’.
"Kami sepakat bahwa sangat mendesak untuk mendengarkan para korban atau penyintas kekerasan seksual terkait konflik dan untuk mempertanggungjawabkan hak-hak mereka," tuturnya.
"Kami juga menyepakati kebutuhan untuk mengatasi ketidaksetaraan yang sudah ada sebelumnya dalam akses ke internet dan menyerukan kebijakan dan sumber daya untuk mendorong penggunaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam pendidikan dan pelatihan dan pekerjaan terkait TIK untuk memberdayakan perempuan dan anak perempuan," tambahnya.
Diketahui, Women Parliamentarians dihadiri oleh 129 peserta, termasuk 64 anggota parlemen dari 60 negara. Rinciannya adalah, 55 anggota parlemen perempuan dan 9 anggota parlemen laki-laki.
"Saya mengambil kesempatan ini untuk mendorong lebih banyak rekan pria untuk menghadiri Forum dan memperjuangkan kesetaraan gender!" kata dia.
Kepemimpinan perempuan Indonesia memang mendapat sorotan di IPU. Sekjen IPU Martin Chungong berkali-kali menyebut Puan menjadi simbol kepemimpinan perempuan dunia.
Kemudian delegasi dari Meksiko, Marisol Garcia Segura mengatakan Indonesia memiliki kesamaan spirit dengan negaranya. Saat ini, Meksiko memiliki banyak anggota parlemen perempuan.
"Kami punya banyak kesamaan dengan Indonesia. Memang berbeda ketika yang memimpin perempuan. Kalau perempuan punya komitmen, ketika ingin sesuatu pasti akan berusaha diraihnya walau harus bekerja dua kali lipat dari laki-laki," ujar Marisol.
Marisol juga memuji pidato Puan, khususnya dalam isu-isu perempuan. Menurutnya, gagasan Puan terhadap kesetaraan gender menyampaikan pesan penting pada agenda-agenda perlindungan terhadap perempuan, terutama saat pandemi Covid-19.
"Pidatonya sangat luar biasa tentang persamaan. Pesan yang disampaikan sangat penting untuk dunia, dan mengena untuk kami," ucapnya.[]
