Jakarta - Ephorus HKBP Pdt Dr Victor Tinambunan bertemu dengan tokoh Batak di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Luhut Binsar Pandjaitan atau top disebut LBP.
Terlihat dari postingan Ephorus di akun Facebooknya pada Kamis, 13 November 2025.
"Baru saja kami kembali bertemu, untuk kesekian kalinya, dengan Bapak Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan," tulisnya. "Kami bersyukur kepada Tuhan karena beliau tampak sehat dan bersemangat," sambung Ephorus.
Disebutkan, dalam perbincangan tersebut LBP berulang kali menekankan pentingnya kekompakan. Kekompakan halak hita, kekompakan dalam hidup berbangsa dan bernegara.
"Dan benar, dengan kekompakan, gunung persoalan pun dapat kita pindahkan bersama. Sebaliknya, tanpa kekompakan, persoalan kecil bisa membesar dan memecah belah," jelas Ephorus lagi.
Ephorus menyebut, sebagai wujud nyata kepedulian terhadap warga yang bekerja di, atau bergantung pada penghasilan dari PT TPL bila perusahaan itu kelak ditutup, pihaknya kembali mengajukan pertanyaan yang sering disampaikan.
“Apakah mungkin mereka diberi lahan, misalnya dua hektare per keluarga, sebagai jalan keluar yang adil dan bermartabat?”
Jawaban LBP kata Ephorus, menumbuhkan harapan, yakni sangat dimungkinkan. Lahan itu, kata LBP, bisa diberikan dengan status SHM, tidak boleh diperjualbelikan, tetapi dapat diwariskan kepada keturunan.
"Sebuah gagasan yang adil, manusiawi, dan penuh harapan. Inilah yang perlu kita perjuangkan bersama kepada pemerintah, apalagi pengelolaannya akan didampingi secara profesional, agar lahan itu sungguh menjadi sumber kehidupan baru, bukan sekadar janji di atas kertas," tandasnya.
Sementara itu, pasca aksi unjuk rasa 13 ribuan warga dari daerah Tapanuli Raya dan Kawasan Danau Toba ke kantor Gubernur Sumut pada 10 November 2025, Gubernur Bobby Nasution merespons tuntutan dan aspirasi setelah dirinya tiba di Medan.
Bobby sendiri tidak hadir dalam aksi, karena berada di Istana Negara menghadiri undangan hari Pahlawan Nasional.
Dalam keterangan media, Bobby mengatakan, akan mengajukan tiga rekomendasi ke Kementerian yang menangani PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Bobby berkilah dirinya tidak bisa melakukan penutupan. Sebab pengawasan PT TPL berada di Kementerian.
Meski demikian, Bobby mendukung untuk menutup TPL jika itu mengganggu masyarakat. Bobby sebut, pihaknya akan mengkaji untuk rekomendasi apa yang bisa diajukan ke pemerintah pusat.
Rekomendasi penutupan, atau penciutan luasan lahan TPL. "Bisa kita kurangin, kita bagikan ke masyarakat sebagian dan TPL bisa beroperasi seperti itu, ini kita kaji (lebih dulu) apa penutupan atau penciutan lahan dia," katanya pada Rabu, 12 November 2025. []
