Jakarta,- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Karawang, Syaifullah mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan secara virtual dengan Ombudsman RI terkait kekurangan berkas yang diminta oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung.
Menurutnya, hal itu terjadi lantaran Mahkamah Agung (MA) terlambat dalam mengeluarkan penetapan perpanjangan masa penahanan terpidana saat menjalani proses banding hingga tingkat kasasi.
“Melalui virtual Ombudsman RI, Propinsi, LPKA dan Kejari Karawang oleh Kasi Pidum beserta JPU-nya. Ombudsman akan koordinasi dengan MA,” kata Syaifullah saat dikonfirmasi, Selasa (4/2/2025).
Ia mengaku pertemuan yang dilakukan secara virtual dengan Ombudsman itu dilakukan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2025.
Sebelumnya, Kejari Karawang gagal meng-eksekusi terpidana anak dibawah umur berinisial MYI yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap diduga akibat Pengadilan Tinggi (PT) Bandung dan MA.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Karawang, Sigit Muharam mengatakan, alasan LPKA Kelas II Bandung menolak menerima terpidana MYI untuk dieksekusi lantaran adanya penahanan terputus dari penahanan PT Bandung ke penahanan MA.
“Adanya penahanan terputus dari penahanan PT ke penahanan MA. Penahanan PT sampai dengan tanggal 04 Juli 2024 sedangkan penahanan MA terhitung sejak tanggal 08 Juli 2024. Jadi, kekosongan penahanan tanggal 5 sampai 7 Juli 2024,” kata Sigit Muharam dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/1/2025).
Ia menilai, hal tersebut membuat pihaknya kembali menitipkan terpidana MYI di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Bahtera untuk sementara pada tanggal 10 Januari 2024.
“Bahwa dikarenakan eksekusi anak MYI belum dapat diterima oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung sehingga JPU menitipkan MYI di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Bahtera sebagaimana Berita Acara Penitipan Anak MYI pada tanggal 10 Januari 2024,” ungkapnya.
Sigit mengungkapkan kekurangan berkas administrasi tersebut bukanlah dari pihaknya, melainkan dari PT Bandung dan MA yang membuat terputusnya kekosongan penahanan namun terpidana selalu di dalam tahanan selama proses pemeriksaan berkas banding dan kasasi.
Selain itu, ia juga mengaku terjadi kekosongan hukum pada saat Perkara anak tersebut diputuskan oleh MA pada tanggal 14 Agustus 2024, sedangkan penahanan dari Mahkamah berakhir tanggal 11 Agustus 2024 sehingga terjadi kekosongan penahanan dari tanggal 12 sampai 14 Agustus 2024.
“Bahwa terkait proses sebagaimana kronologis terkait penanganan perkara dan terdapat kekosongan hukum adalah kewenangan Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, kami selaku penuntut umum adalah pelaksana putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan juga melaksanakan penetapan hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 jo Pasal 270 KUHAP jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI,” tambahnya.
Namun, Sigit enggan menjelaskan alasan pihaknya tidak mengeluarkan MYI pada saat masa penahanannya telah habis sesuai dengan penetapan PT Bandung dan MA.
“Bahwa untuk selanjutnya, JPU Kejari Karawang akan melaksanakan serangkaian proses Eksekusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.[]
