Denpasar – Gubernur Bali, Wayan Koster bersuara tegas. Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya tak akan diberi ruang di wilayahnya. Bila organisasi itu mendaftar, pintu tetap akan tertutup.

"Tak akan diterima," kata Koster dalam konferensi pers di Jayasabha, Denpasar, Senin, 12 Mei 2025.

Ia mengingatkan, pemerintah daerah punya hak untuk menolak keberadaan ormas—dan hak itu kini digunakan.

Penolakan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap GRIB, menyusul keterlibatan anggotanya dalam pembakaran mobil polisi di Depok.

Sosok sang ketua, Hercules, juga bukan tanpa kontroversi: nama lama dalam dunia kekuasaan jalanan dan jaringan premanisme ibu kota.

Bagi Koster, kebebasan berkumpul bukan berarti bebas tanpa batas. Negara, katanya, tetap punya ruang mengatur.

“Supaya tertib, kondusif, dan memberi kontribusi bagi pembangunan bangsa,” ucap politikus PDIP itu.

Sejauh ini, GRIB Jaya belum terdaftar secara resmi di Bali. Badan Kesbangpol Provinsi Bali mencatat ada 298 ormas yang telah terverifikasi.

GRIB bukan salah satunya. Tanpa pendaftaran, ormas belum punya legalitas untuk beroperasi.

Koster pun mempertegas garis batas: Bali bukan ruang terbuka bagi ormas yang meresahkan atau tak membawa manfaat.

Keberadaan GRIB di Bali sebelumnya juga ramai di media sosial. Isu kedekatan mereka dengan Partai Gerindra sempat mencuat, terutama karena beredarnya video berlatar bendera partai.

Namun Sekretaris DPD Gerindra Bali, Kadek Rambo Budi Prasetya, membantah ada hubungan. “Kami tak pernah berafiliasi,” tegasnya.

GRIB Jaya belum mengeluarkan pernyataan resmi atas sikap Gubernur Bali tersebut.[]