Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memberi akses pendidikan bermutu bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Melalui program Sekolah Rakyat, negara menghadirkan sekolah berkonsep asrama dengan fasilitas dan kualitas yang diklaim setara sekolah unggulan.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyampaikan penegasan ini saat audiensi dengan berbagai pihak di Ruang Rapat Mensos.
Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan Dinas Sosial DKI Jakarta, tenaga medis, akademisi, tokoh agama, komunitas disabilitas, serta organisasi profesi.
"Presiden ingin memuliakan orang miskin. Mereka harus punya akses pada fasilitas pendidikan bermutu, setara sekolah unggulan," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Rabu, 21 Mei 2025.
Sekolah Rakyat dirancang khusus tanpa seleksi akademik atau tes IQ. Syarat utamanya adalah berasal dari keluarga miskin dan memiliki kemauan untuk bersekolah.
"Yang sekolah di situ hanya anak-anak miskin ekstrem. Tanpa seleksi akademik, tanpa tes IQ. Yang penting, dia dari keluarga miskin dan mau sekolah," tegasnya.
Gus Ipul menolak anggapan bahwa Sekolah Rakyat adalah sekolah alternatif. Ia menegaskan bahwa sekolah ini justru merupakan bentuk sekolah unggulan, dengan pendekatan dan fasilitas yang dirancang khusus untuk menjangkau mereka yang tertinggal.
Kurikulum Sekolah Rakyat berbasis pada pemetaan talenta (talent mapping), bukan sistem kaku seperti umumnya.
"Sapi jangan disuruh terbang. Anak kita harus dibimbing sesuai talenta," ujar Gus Ipul.
Model pembelajaran yang diterapkan fleksibel, menggunakan metode multi entry-multi exit. Siswa diperbolehkan bekerja setelah menyelesaikan satu modul, lalu kembali melanjutkan pendidikan.
"Fleksibel. Saya ingin ketika mereka lulus, mereka bukan cuma pintar, tapi juga siap hidup," tambahnya.
Selain pendidikan, aspek kesehatan juga menjadi perhatian utama. Calon siswa akan menjalani pemeriksaan kesehatan, termasuk penanganan penyakit seperti TBC sebelum masuk sekolah. Semua biaya ditanggung negara.
"Kalau ada yang TBC, kita obati dulu. Kalau sembuh, baru bisa masuk. Tapi tidak kita tolak. Semua dibiayai negara 100 persen," jelasnya.
Program ini akan dimulai pada Juli 2025 dengan pembukaan 63 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia.
Rinciannya meliputi 34 titik di Pulau Jawa, 13 di Sumatra, 8 di Sulawesi, 3 di Bali dan Nusa Tenggara, 2 di Kalimantan, 2 di Maluku, dan 1 di Papua.
Ke depan, pemerintah menargetkan pembangunan hingga 240 titik, dengan harapan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat. Setiap titik diperkirakan dapat menampung 40 rombongan belajar.
Program ini tak hanya menyasar anak-anak, namun juga orang tua mereka yang akan dilibatkan dalam program pemberdayaan ekonomi.
Gus Ipul menyebut langkah ini sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap kelompok rentan.
"Yang kaya boleh sekolah di mana saja. Tapi yang miskin harus dibela. Mereka punya hak yang sama untuk berhasil," pungkasnya.[]
