Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berencana memangkas jumlah badan usaha milik negara (BUMN) secara drastis. Dari total 1.046 perusahaan yang ada saat ini, hanya akan tersisa 228 BUMN.
Kebijakan ini merupakan langkah perbaikan tata kelola sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan banyaknya jumlah BUMN tidak berbanding lurus dengan penerimaan negara. Sebaliknya, sebagian besar justru menimbulkan kerugian signifikan.
“Sebanyak 97 persen dividen BUMN hanya berasal dari delapan perusahaan. Sementara 52 persen BUMN merugi, dengan total kerugian akibat inefisiensi mencapai sekitar Rp 50 triliun per tahun,” ujar Dony dalam special talkshow bertajuk Membaca Arah Ekonomi dan Kebijakan Fiskal 2026 bersama Chairman CT Corp, Chairul Tanjung, Jumat, 15 Agustus 2025.
Menurutnya, pemangkasan jumlah BUMN akan ditempuh melalui merger, akuisisi, hingga spin-off unit usaha. BPI Danantara mencatat ada sekitar 300 merger yang akan dilakukan, selain pemisahan bisnis non-inti agar perusahaan fokus pada kompetensi utama.
Dony mencontohkan Pertamina yang saat ini memiliki cakupan usaha terlalu luas. Beberapa anak usaha di sektor non-migas, seperti rumah sakit dan hotel, akan dipisahkan agar Pertamina kembali fokus sebagai perusahaan minyak dan gas.
“Bisnis-bisnis di BUMN nanti akan diarahkan sesuai core kompetensinya. Dengan begitu, mereka bisa lebih fokus, scalable, dan mampu berkompetisi,” jelasnya.
Targetnya, restrukturisasi ini membuat BUMN lebih sehat dan transparan. Prabowo bahkan menargetkan kontribusi BUMN ke pendapatan negara bisa mencapai minimal US$ 50 miliar ke depan.
Dony menambahkan, audit menyeluruh juga akan dilakukan untuk menutup praktik laporan keuangan tidak sehat. Dalam enam bulan terakhir, pihaknya telah melakukan restatement atau pembenahan pembukuan terhadap sejumlah BUMN yang dianggap bermasalah.
“Ini bukan soal memperlihatkan keburukan, tapi sebagai fondasi untuk mencapai target US$ 50 miliar. Fundamental perusahaan harus dirapikan,” tegas Dony.[]
