Jakarta – Gelombang aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Jakarta, menuai respons dari Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (DPP IKA UNDIP).
Ketua DPP IKA UNDIP, Ahmad Redi, menegaskan perlunya konsistensi penyelenggara negara, khususnya eksekutif dan legislatif, untuk menjaga arah kebijakan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
"Tentu kami sebagai alumni meminta adanya folasi dari penyelenggara negara baik eksekutif maupun legislatif untuk memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar pro rakyat agar tercipta kesejahteraan rakyat yang sebaik-baiknya," kata Ahmad Redi di Kantor DPP IKA UNDIP, Jakarta Selatan, Minggu, 31 Agustus 2025.
Menurutnya, keresahan yang muncul di masyarakat melalui unjuk rasa adalah peringatan penting bagi para pemangku kepentingan.
Ia menekankan agar seluruh kebijakan negara tidak menjauh dari aspirasi publik, melainkan menjadi sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat secara nyata.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Redi juga menyinggung langkah partai politik yang menonaktifkan sementara anggota DPR RI yang dinilai bermasalah akibat pernyataan atau pola komunikasi yang tak tepat dengan masyarakat.
Ia menilai keputusan tersebut tepat dan mencerminkan adanya evaluasi internal yang sehat.
"Kami mengapresiasi apa yang dilakukan partai politik dan para ketua umum yang sudah menonaktifkan anggota DPR yang dianggap memiliki masalah dengan masyarakat terkait pola komunikasi dll," ujarnya.
"Ini bagian dari evaluasi struktural yang baik bagi partai untuk terus melakukan pembinaan terhadap partai-partai politik agar bisa berkomunikasi yang baik dan elegan dengan rakyat, dan bisa menjadi representasi dari rakyat sehingga kemudian hubungan antara rakyat dan wakilnya harmonis dan saling mengisi dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan," sambung Redi.
Terkait apakah penonaktifan sudah cukup sebagai bentuk sanksi, dia mengatakan langkah tersebut sudah proporsional.
Ia menilai pembinaan lanjutan sepenuhnya merupakan ranah internal partai politik.
"Saya kira penonaktifan sementara dari partai politik sudah cukup tepat. Selanjutnya mekanisme itu mekanisme pembinaan. Masing-masing partai politik punya aturan internal, tentu IKA UNDIP mendukung berbagai langkah yang dilakukan oleh partai politik," ucap Ahmad Redi.[]
