Jakarta - Ketua Umum Persaudaraan Alumni atau PA 212, Slamet Maarif mengatakan pihaknya hingga kini masih tegas menolak proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara oleh pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur.

Terlebih, menurutnya, proyek pemindahan IKN ini dilakukan di masa pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Slamet meminta anggaran yang ada lebih baik diutamakan ke rakyat, demi kemaslahatan bersama.

Dia menandaskan, oligarki ini sudah terang-terangan meraup keuntungan di tengah pandemi.

"Kan kami dari awal menolak kelanjutan ibu kota baru karena kondisi pandemi kan lebih baik dialihkan untuk kepentingan rakyat banyak dan membayar utang negara. Indikasi oligarki main dan ambil keuntungan kan nyolok mata," ujarnya saat dihubungi wartawan, Rabu, 19 Januari 2022.

Dia juga mengaku tidak kaget apabila Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dilibatkan dalam proyek pemindahan IKN Nusantara. Terlebih, jika Komisaris Utama PT Pertamina itu dipilih menjadi Kepala Otorita IKN.

"Enggak kaget kami, (jika misalnya Ahok dipilih jadi pimpinan IKN Nusantara)," kata Slamet.

PA 212, ujar Slamet, sudah membaca kedekatan antara Presiden Jokowi dengan Ahok. Sehingga, Ahok disinyalir bakal dilibatkan dalam proyek IKN tersebut.

"Kami kan membaca kedekatan pak Jokowi dengan Ahok sudah lama, jadi prediksi kami juga Ahok akan diberi ruang dan posisi dalam ibu kota baru itu," ucapnya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) menjadi undang-undang.

IKN Nusantara tidak akan dipimpin oleh kepala daerah, melainkan oleh otorita. Kepala Otorita IKN Nusantara adalah pejabat setingkat menteri yang dipilih presiden untuk menjabat selama lima tahun.

Sejumlah nama kandidat pernah disebut Jokowi pada Maret 2020. Mereka adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Bambang Brodjonegoro, Tumiyono, serta Azwar Anas. []