Jakarta – Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi, menegaskan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter Panca Waluya di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi, Lembang, tidak melanggar hak-hak anak.

Hal tersebut disampaikan saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Sabtu, 10 Mei 2025.

Kegiatan yang diselenggarakan dalam lingkungan militer ini sempat menuai perhatian publik. Namun, menurut Seto, pelaksanaannya tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak.

“Meskipun menggunakan pendekatan disiplin, semua dilakukan dengan bahasa anak dan tidak menanggalkan hak-hak mereka,” kata Seto dalam keterangan yang dirilis Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Ia menyebut peserta tetap memperoleh hak dasar seperti pemeriksaan kesehatan, penilaian psikologis, kesempatan menyampaikan pendapat, dan jaminan keamanan selama mengikuti kegiatan.

Seto menegaskan bahwa pelaksanaan program ini dikawal intensif oleh berbagai pihak, termasuk lembaga pengawasan eksternal.

LPAI, menurutnya, akan terus melakukan pemantauan hingga program selesai, termasuk rencana dirinya untuk kembali hadir sebagai narasumber.

Program pendidikan karakter Panca Waluya merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi.

Seto menyampaikan apresiasi atas keterbukaan pemerintah daerah, termasuk saat ia mengajukan permintaan untuk melakukan kunjungan langsung.

“Pemdaprov Jabar terbuka terhadap masukan. Itu penting untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai prinsip perlindungan anak,” ujarnya.[]