Mamuju - Kinerja Balai Prasarana Permukiman wilayah Sulawesi Barat (Sulbar) dipertanyakan Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia (Perkasa) Sulbar.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPN Perkasa Sulbar, Maksun Dg Mannassa, saat diwawancarai Opsi.id, Senin, 23 Mei 2022.

Maksun mengungkapkan, pihaknya sudah mencoba membangun komunikasi dengan pihak Balai Prasarana Permukiman wilayah Sulbar, namun tidak ada jawaban.

"Kami sudah dua kali mencoba membangun komunikasi terkait penerapan UU jasa konstruksi dan peraturan pemerintah terkait tenaga kerja bersertifikat," kata Maksun.

Ia mengaku, pihaknya sudah mendatangi kantor Balai Prasarana Permukiman wilayah Sulbar, namun, pimpinannya selalu tidak ada ditempat.

"Pertama kali, kami menyurat untuk melakukan audiens dan tidak ada tanggapan. Kedua kalinya, kami langsung ke kantornya, tapi tidak ada ditempat," katanya.

Bahkan, kata Maksun, pihaknya mendapat jawaban dari pegawai yang ditemuinya di kantor Balai Prasarana Permukiman wilayah Sulbar, jika Kepala Balai intens melakukan pengawasan di lapangan.

"Namun, hasil pemantauan yang kami lakukan beberapa waktu lalu di proyek pembangunan MAN, MIN dan MTs Mamuju, terdapat beberapa pelanggaran," kata Maksun.

Sehingga, kata dia, pihaknya mempertanyakan kinerja Balai Prasarana Permukiman wilayah Sulbar yang katanya intens melakukan pengawasan di lapangan.

"Dimana pihak balai melakukan pengawasan, jika proyek pembangunan didalam Kota Mamuju masih terdapat masalah," katanya. []