News Jum'at, 01 April 2022 | 15:04

La Nyalla Berencana Halangi Wacana Jokowi Tiga Periode, Ini Respons KOBAR

Lihat Foto La Nyalla Berencana Halangi Wacana Jokowi Tiga Periode, Ini Respons KOBAR Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.(Foto:Opsi/Istimewa)

Jakarta - Koalisi Bersama Rakyat (KOBAR) menyayangkan adanya pernyataan Ketua DPD, Aa La Nyalla Mahmud Mattalitti yang menegaskan bakal menghalangi upaya aspirasi masyarakat soal dukungan Jokowi 3 Periode.

La Nyalla menyebut bahwa saat ini pemerintah hanya menganggap rakyat sebagai pemberi suara setiap lima tahun sekali.

Merespons itu, Deklarator Nasional KOBAR, Saud Marganda Tampubolon menegaskan bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan utama haruslah diberikan kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat dalam menentukan arah bangsa ini ke depannya.

Menurutnya, pejabat publik seperti La Nyalla seharusnya menghormati dan mengakomodir seluruh keinginan rakyat.

"Pejabat publik dan para elite politik seharusnya menghormati pendapat dan keinginan rakyat. Mereka yang melarang usulan ini tentu sudah mencederai konsep demokrasi itu sendiri," kata Saud dalam keterangannya, Jumat, 1 April 2022.

Dia berharap, para penguasa tidak membuat pikiran rakyat menjadi seragam. Sebab, katanya adapun pendapat yang menyatakan penundaan pemilu ini seharusnya sah-sah saja.

"Nah, nanti tinggal bagaimana usulan ini diproses melalui prosedur yang benar dengan mengamendemen konstitusi," ujarnya.

Dia menuturkan, hak-hak kebebasan untuk mengemukakan pendapat ini dijamin dan dilindungi oleh undang-undang (UU) Nomor 9 tahun 1998.

Secara konstitusi, dia mengakui bahwa ihwal penyelenggaraan pemilu dan masa jabatan presiden sudah diatur dalam UUD 1945.

Pada dasarnya, lanjut Saud, setiap warga negara harus tunduk patuh dan taat terhadap apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang dan konstitusi.

Namun, sambungnya, ada hal-hal yang menjadi pertimbangan bahwa menjaga kepentingan rakyat jauh lebih penting, apalagi adanya pandemi Covid-19.

"Tentu ini menjadi pertimbangan sendiri kenapa rakyat menginginkan terjadinya penundaan pemilu 2024 dan masa perpanjangan masa jabatan presiden," tuturnya.

Oleh sebab itu, dia meminta elite politik atau siapapun dapat menghormati wacana yang disampaikan oleh rakyat.

"Dan usulan dan wacana rakyat untuk penundaan ini pun harus di hormati dan lindungi karena hal ini bentuk kedewasaan kita dalam berdemokrasi dan keinginan ini berasal dari keinginan rakyat," ucap Saud.[]

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya