Jakarta - Komisi XI DPR RI telah menetapkan Mahendra Siregar menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2022-2027 setelah selama 2 hari melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 14 orang calon.
Diketahui, saat ini Mahendra Siregar juga masih menduduki kursi Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) yang akan menggantikan Wimboh Santoso pada periode 2022-2027.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati mengatakan bahwa para pimpinan DK OJK yang baru memiliki banyak tantangan dan pekerjaan besar.
Menurutnya, masalah pada industri keuangan yang sangat kompleks harus segera diselesaikan terutama untuk sektor non bank. Walaupun sektor perbankan dan pasar modal juga tidak bisa disepelekan.
"Industri asuransi dan berbagai macam polemik dan permasalahannya harus segera diselesaikan. Kepercayaan masyarakat kepada industri perasuransian harus dikembalikan. Termasuk edukasi kepada mereka terkait produk-produk industri keuangan juga harus dimaksimalkan," kata Anis dalam keterangannya, Senin, 11 April 2022.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menitipkan pesan khusus terkait para nasabah yang minim edukasi.
"Jangan sampai mereka menjadi korban karena `ketidaktahuan` dan minimnya edukasi," ujarnya.
Berdasarkan pengamatannya di lapangan, dia menegaskan bahwa faktanya banyak korban produk industri keuangan dikarenakan minimnya edukasi mulai dari pinjaman online (pinjol) sampai asuransi.
Secara khusus, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini berharap Mahendra Siregar benar-benar melaksanakan apa yang sudah ia paparkan saat fit and proper test.
"Enam prioritas janji apabila terpilih memimpin pimpinan DK OJK harus segera direalisasikan," tuturnya.
Dia mengatakan, independensi OJK harus dibuktikan, termasuk janji 100 hari pertamanya untuk meningkatkan kapabilitas dan sumber daya fungsi pengawasan inti dengan pembenahan internal dan check and balance.
"Dan kita juga menunggu bukti atas janji beliau untuk membuat roadmap, prioritas OJK dan peta jalan industri keuangan non bank (IKNB)," ucap Anis Byarwati.[]
