Jakarta - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya akan mengusung calon presiden pada Pilpres 2024 adalah kader internal.

Disampaikannya saat memberikan keterangan kepada sejumlah awak media selepas menutup pendidikan kebangsaan PDIP, Sabtu, 15 April 2023.

"Dalam demokrasi yang sehat, ketika PDIP melakukan pelembagaan parpol seperti adanya sekolah partai, tentu saja ini akan mendorong kader internal partai," katanya menjawab pertanyaan wartawan soal sikap PDIP untuk pencapresan.

Hasto menyebut, mengusung capres dari internal partainya juga sudah menjadi policy yang sudah diputuskan dalam Kongres ke-5 dan dipertegas dengan pernyataan Megawati Soekarnoputri.

"Sudah menjadi policy, diputuskan dalam kongres ke-5 dan juga dipertegas Ibu Ketum pada HUT PDIP ke-50 bahwa partai akan mengusung kader internal partai," tukas dia.

Kerja Sama Politik

Merespons koalisi parpol yang kini bergerak dinamis, Hasto menyebut, PDIP lebih menggunakan diksi kerja sama. 

Kerja sama dalam sikap PDIP sudah dilakukan sejak pemerintahan Jokowi periode pertama dan diperkuat dalam periode kedua.

Ini merespons dengan gerakan koalisi yang dimainkan Prabowo Subianto dan Partai Golkar dalam waktu terakhir ini hingga muncul istilah koalisi besar.

"PDIP menggunakan diksi kerja sama politik dan kerja sama partai politik ini sudah lama dilakukan sejak pemerintahan Pak Jokowi, memang kerja sama itu diperlukan," katanya.

Karena menurut Hasto, pada tahun 2104 ketika pendukung Jokowi hanya di atas 20 persen, ternyata pemerintahannya yang mendapat dukungan rakyat yang sangat kuat, bisa dikalahkan oleh manuver kerja sama yang sifatnya pragmatis di DPR RI kala itu. 

BACA JUGA: Prabowo Subianto Dapat Suara Terbanyak Capres 2024 di Musra Kaltim dan NTB

Hasto menyebutnya sebagai tsunami politik yang pertama. Sehingga akhirnya pimpinan dan alat kelengkapan DPR RI (AKD) dikuasai oleh parpol yang tidak mendukung pemerintahan Jokowi-JK saat itu. 

"Dampaknya konsolidasi pemerintahan jauh lebih lama dari perencanaan," katanya.

Belajar dari itu kata dia, PDIP terus menjaga soliditas kerja sama partai politik yang saat ini mendukung Jokowi-Amin dan terbukti bisa berjalan dengan baik.

"Sehingga arahnya dukungan dari rakyat di pilpres itu, harus senapas dengan dukungan dari DPR berupa kekuatan 50 persen plus satu, guna memastikan efektivitas jalannya pemerintahan presidensial," terangnya.

Disebutnya, PDIP sejauh ini terus melakukan komunikasi politik dengan pimpinan partai politik lain. Hanya sifatnya berbeda, yang satu terbuka, bagi PDIP sifatnya banyak yang tertutup komunikasinya. 

BACA JUGA: Jokowi Gak Ngabsen Capres di Rakornas PAN, Padahal Ganjar Pranowo Hadir

"Tapi apa yang dilakukan tersebut ujung-ujungnya akan berbicara siapa yang menjadi capres, siapa yang menjadi cawapres. Sehingga komunikasi politik dalam konteks gagasan kerja sama besar itu sangat bagus, itu positif. Tetapi konsolidasi dari kerja sama itu akan terjadi setelah nanti diumumkan siapa capresnya termasuk dari PDIP," jelasnya. 

Spirit PDIP dalam membangun kerja sama kata dia, dengan gotong royong. Karen itu adalah saripati Pancasila yang menjadi kultur bangsa sehingga kerja sama dilakukan.

Karena secara empiris membuktikan pada 2014, pemerintahan Jokowi konsolidasinya terhambat satu setengah tahun karena berbagai manuver kerja sama pragmatis yang ada di DPR tersebut. 

"Kami ingin kerja sama itu didasarkan pada satu platform agenda pemerintahan ke depan, misalnya terkait dengan pangan. PDIP mendorong kedaulatan pangan, sehingga akan sulit bekerja sama misalnya dengan parpol yang hobinya impor pangan. Jadi kami dorong kedaulatan pangan dari hulu ke hilir, ini sebagai sebuah platform yang harus dibahas bersama parpol," jelas Hasto. 

Hasto juga memberi informasi bahwa baru-baru ini ada pertemuan dengan fraksi di DPR, bukan membahas capres.

Pertemuan membahas bagaimana pencalonan legislatif senapas dengan pencapresan.

"Saat ini kami sedang melakukan finalisasi (caleg) kabupaten/kota dan provinsi, dan kemudian satu langkah untuk di DPR RI," tuturnya. []