Makassar - Tiga nama diusulkan Fraksi PKS untuk menjadi Pj Gubernur Sulawesi Selata, (Sulsel).

PKS mengaku tiga nama itu dipilih melalui pemilihan langsung atau voting.

"Pada rapat pertama, kita mengajukan satu nama. Dan pada rapat untuk mencari mufakat, kita menyetujui tiga nama, yaitu Rivai Ras, Prof Aswanto, dan juga Bahtiar," jelas Wakil Ketua DPRD Sulsel dari Fraksi PKS Muzayyin Arif, Rabu, 9 Agustus 2023.

Kata Muzayyin, Namun hingga kini empat nama calon Pj gubernur yang akan diusulkan melalui musyawarah dan mufakat.

Namun pada akhirnya masing-masing fraksi mempertahankan nama-nama yang diinginkan sehingga tidak menemui kesepakatan.

"Menurut kami, Pj gubernur ini sudah selesai tahapannya. Karena sebelumnya kita sudah melakukan berkali-kali rapat pimpinan dan itu bagian memenuhi tahapan usulan Pj ini," tuturnya.

Namun sampai akhir, terutama ketika ingin mengerucutkan dari 4 ke 3 (nama), itu tidak memenuhi jalan kesepakatan bersama.

"Sehingga harus terjadi voting. Ini sesungguhnya sangat kita hindari, namun kemudian itu harus maju di paripurna," jelas Muzayyin.

Muzayyin mengaku tetap legowo dengan keputusan tidak mengusulkan calon Pj gubernur ke Kemendagri walaupun tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Baginya, keputusan tersebut adalah realitas politik yang harus diterima.

"Jika kemudian berakhir tidak sesuai yang diharapkan, saya kira itu realitas politik yang harus kita terima," ujarnya.

Muzayyin menjawab soal Fraksi PKS yang memilih keluar saat rapat paripurna penetapan usulan Pj gubernur berlangsung, Selasa, 8 Agustus 2023 malam.

Muzayyin mengaku dirinya dan anggota Fraksi PKS lainnya ada urusan di luar ruang pripurna.

"Kalau saya semalam itu karena ada hal urgen yang harus saya selesaikan di luar ruang paripurna. Sehingga tidak sempat kembali sesuai dengan masa skorsing sidang," tuturnya.

Diketahui ada empat nama itu ialah; Staf Ahli Bidang Hukum Kemenkominfo Aswanto

Kemudian Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar

Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenko Polhukam Laksamana Muda TNI Abdul Rivai Ras, dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kemenpan RB Jufri Rahman. []