Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Melchias Markus Mekeng membicarakan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut dia, perpanjangan masa jabatan presiden bukanlah hal yang tabu untuk dibicarakan berbagai pihak.
"Yang tidak bisa diubah hanya Kitab Suci. Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi," kata Mekeng dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Opsi, Jumat, 25 Februari 2022.
Menurutnya, wacana perpanjangan masa jabatan presiden merupakan keinginan rakyat yang disampaikan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dan anggota DPR Fraksi Partai Golkar. Namun, tidak dijelaskan secara rinci masyarakat yang dimaksud itu.
Baca juga: NasDem Tegaskan Usulan Penundaan Pemilu 2024 Potensi Menghancurkan Konsolidasi Demokrasi
Mekeng melanjutkan, Partai Golkar sebagai partai politik yang memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam hal ini harus merespons permintaan itu.
"Namun, hal ini tentu harus melibatkan semua parpol di parlemen dan unsur DPD, bagaimana sikap PDI Perjuangan, Partai Gerindra, PKB, Partai NasDem, Partai Demokrat, PAN, PPP, PKS dan DPD. Partai Golkar siap membahas sesuai mekanisme konstitusi," ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR itu menilai jika Pemilu dilaksanakan pada 2024 mendatang maka situasi ekonomi Indonesia akan terganggu karena diperkirakan defisit ekonomi semakin dalam.
Baca juga: PDIP Tolak Penundaan Pemilu 2024, Hasto Ungkap Alasan
Sebab, menurut Mekeng, ekonomi Indonesia saat ini belum berjalan normal karena pengaruh pandemi Covid-19 dan defisit anggaran yang masih tinggi.
"Mulai 2023, defisit APBN tidak boleh lebih dari tiga persen. Artinya, defisit anggaran negara kembali ke aturan UU keuangan negara yaitu berada di bawah tiga persen," katanya.
Ia mencontohkan, selama pandemi pembiayaan negara banyak ditopang oleh utang, misalnya pada 2021 utang negara mencapai Rp 1.100 triliun. Menurut dia, pada 2022, utang sedikit berkurang karena ekonomi sudah mulai membaik yaitu Rp 600 triliun dan pada 2023 sudah tidak boleh hutang lagi.
"Kita tahu selama pandemi Covid-19, pembiayaan negara lebih banyak ditopang oleh utang karena penerimaan negara berkurang. Nanti kalau sudah ada hiruk-pikuk Pemilu 2024, bagaimana meningkatkan penerimaan negara, pasti tersendat, ini bahaya," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan petani kelapa sawit di Siak, Pekanbaru, menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan," kata Airlangga dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 24 Februari 2022. []
