Daerah Kamis, 08 Agustus 2024 | 19:08

Wapres Serahkan Penghargaan Universal Health Coverage Award untuk Pemkot Siantar

Lihat Foto Wapres Serahkan Penghargaan Universal Health Coverage Award untuk Pemkot Siantar Pohon terang Kota Pematang Siantar. (Foto: Istimewa)

Siantar - Pemerintah Kota (Pemkot) Pematangsiantar meraih Universal Health Coverage (UHC) Award yang diserahkan Wakil Presiden (Wapres) RI Ma`ruf Amin. Penghargaan diterima langsung oleh Wali Kota Susanti Dewayani di Krakatau Grand Ballroom Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024.

Pemberian Anugerah UHC Award Tahun 2024 dinilai sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah pusat dan BPJS Kesehatan atas komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam mendukung JKN yang merupakan program prioritas pemerintah pusat.

Susanti menyampaikan, Pemkot akan terus memastikan akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat, terutama yang terkendala finansial. Sehingga hanya dengan menunjukkan KTP sudah bisa berobat.

"Artinya semua penduduk Kota Pematangsiantar tidak terkendala dalam mengakses kesehatan," tutur Susanti, seraya menyampaikan saat ini kepesertaan JKN Kota Pematangsiantar sebesar 98,6 persen.

Di acara tersebut, Wapres Ma`ruf Amin meminta kepada seluruh kepala daerah agar memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas. Berikut, kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Khususnya yang berada di perbatasan atau kepulauan.

"Saya mengapresiasi atas dedikasi dan komitmen tinggi kepala daerah dalam mewujudkan UHC dengan cakupan perlindungan kepesertaan JKN, minimal 95 persen dari total penduduk. Saya harap, penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi semua pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, dan merata bagi seluruh masyarakat," ucap Wapres.

Kepada kepala daerah, Ma`ruf Amin agar terus memperluas jangkauan UHC hingga 100 persen. Oleh karenanya harus melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam melakukan sosialisasi pentingnya kepesertaan JKN.

"Pemda harus mendorong agar setiap yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN-KIS. Gunakan media yang solutif dan evaluasi sistem pembayarannya. Bisa dalam program restrukturisasi atau pemberian insentif bagi mereka yang lebih awal melunasi iurannya," ucap Ma`ruf Amin.[]

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya