Cirebon – Keterbatasan anggaran dan luas wilayah tidak menghalangi Pemerintah Kota Cirebon untuk terus mendorong pembangunan daerah. Melalui inovasi perencanaan, pemanfaatan potensi lokal, serta kerja sama lintas sektor, berbagai program pembangunan tetap dapat dijalankan tanpa sepenuhnya bergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Strategi tersebut dipaparkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Iing Daiman, saat menerima kunjungan lapangan peserta Pelatihan Fungsional Perencana Tingkat Pertama Program Magister Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad), Senin (2/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Prabayaksa, Gedung Sekretariat Daerah Kota Cirebon itu turut dihadiri Kepala BKPSDM Kota Cirebon, Suwarso Budi. Kunjungan tersebut menjadi sarana pembelajaran langsung bagi peserta untuk memahami proses perencanaan pembangunan, mulai dari pemetaan potensi daerah hingga strategi mengatasi keterbatasan sumber daya.
Dalam pemaparannya, Iing menjelaskan bahwa Kota Cirebon memiliki karakteristik wilayah yang berbeda dibandingkan daerah lain. Dengan luas sekitar 39,8 kilometer persegi dan jumlah penduduk mencapai 360 ribu jiwa, pemerintah daerah dituntut mampu mengelola ruang dan kebutuhan masyarakat secara optimal.
Menurutnya, kondisi tersebut justru harus menjadi pemicu bagi para perencana untuk melahirkan gagasan kreatif. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak selalu ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan juga kemampuan mengidentifikasi peluang dan membangun alternatif pembiayaan.
“Perencana jangan hanya berpikir bahwa program bisa berjalan ketika anggarannya tersedia. Kita harus mampu menciptakan peluang, mencari alternatif pembiayaan, dan membangun kolaborasi. Ketika sumber daya kita terbatas, bukan berarti kita berhenti bergerak. Justru di situlah kemampuan perencana untuk berinovasi benar-benar dibutuhkan,” ujar Iing.
Ia menilai, kondisi efisiensi anggaran yang saat ini dihadapi pemerintah daerah mengharuskan aparatur perencana memiliki kemampuan lebih dari sekadar menyusun dokumen perencanaan. Kemampuan menganalisis persoalan, menentukan prioritas, berkomunikasi, hingga membangun negosiasi dengan berbagai pihak menjadi kompetensi penting.
Iing menyebut, salah satu langkah yang dilakukan Pemkot Cirebon adalah membuka peluang pendanaan melalui berbagai skema kemitraan. Selain mengoptimalkan APBD dan dukungan anggaran pemerintah pusat maupun provinsi, pemerintah juga mendorong pemanfaatan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL), serta dukungan mitra pembangunan lainnya.
Salah satu contohnya terlihat dalam rencana dan upaya penataan kawasan Sungai Sukalila dan Kalibaru. Program tersebut melibatkan sinergi Pemkot Cirebon dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat memperoleh dukungan pemerintah pusat dan tidak sepenuhnya bertumpu pada anggaran daerah.
Pendekatan serupa juga diterapkan dalam pengembangan sektor ekonomi masyarakat, salah satunya melalui keberadaan Mal UKM. Fasilitas ini disiapkan sebagai ruang pemasaran bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus membuka kesempatan bagi pelaku usaha dari daerah sekitar untuk memperluas jangkauan pasar.
Tidak hanya produk lokal Cirebon, Mal UKM juga menjadi wadah promosi produk dari kawasan Ciayumajakuning hingga daerah lain yang tergabung dalam kerja sama Kunci Bersama. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat hubungan ekonomi antardaerah sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha.
Lebih jauh, Iing menekankan pentingnya penerapan konsep pentahelix dalam pembangunan daerah. Pendekatan ini menghubungkan lima unsur utama, yakni pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media agar pembangunan dapat berjalan dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan.
“Pembangunan akan lebih kuat ketika pemerintah tidak bekerja sendiri. Kita perlu membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan media. Potensi serta sumber daya itu sebenarnya banyak tersedia di sekitar kita. Tugas perencana adalah menghubungkannya agar bisa menjadi program yang bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Iing juga memperkenalkan sejumlah potensi unggulan Kota Cirebon, mulai dari perdagangan, UMKM, kuliner, hingga sektor pariwisata dan budaya. Keberadaan empat keraton, batik Mega Mendung, serta berbagai peninggalan sejarah dinilai menjadi modal penting dalam memperkuat identitas daerah sekaligus menggerakkan perekonomian.
Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Bayu Kharisma, mengapresiasi sambutan Pemerintah Kota Cirebon yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempelajari langsung praktik perencanaan pembangunan daerah.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari Pelatihan Fungsional Perencana Tingkat Pertama yang diselenggarakan melalui program pelatihan perencanaan Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas.
Sebanyak 25 peserta dari lingkungan kejaksaan di wilayah Kalimantan mengikuti kegiatan studi lapangan tersebut. Kunjungan ke Kota Cirebon merupakan gelombang ketiga setelah sebelumnya rangkaian pelatihan dilaksanakan di Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Cirebon beserta jajaran yang telah menerima kami dengan sangat baik. Kunjungan lapangan ini merupakan bagian penting dari proses pelatihan, karena para peserta perlu melihat secara langsung bagaimana perencanaan dilaksanakan dan bagaimana kebijakan diterapkan dalam praktik pemerintahan daerah,” tutur Bayu.
Menurut Bayu, pengalaman belajar langsung di lingkungan pemerintahan daerah dapat memberikan pemahaman yang lebih konkret kepada peserta mengenai tahapan perencanaan pembangunan. Mulai dari mengidentifikasi persoalan, menyusun skala prioritas, hingga menerjemahkan kebijakan menjadi program yang dapat dilaksanakan.
Ia berharap, berbagai pengalaman dan praktik yang diperoleh selama berada di Kota Cirebon dapat menjadi bekal bagi peserta dalam meningkatkan kapasitas profesional sebagai perencana di instansi masing-masing.
