Jakarta – Anggota Komite I DPD RI, Bisri As Shiddiq Latuconsina, menanggapi aksi unjuk rasa bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” yang digelar BEM Universitas Indonesia (UI) bersama mahasiswa dari berbagai kampus dan elemen masyarakat di Jakarta Pusat, Jumat, 12 Juni 2026.
Senator yang akrab disapa Boy Latuconsina itu meminta Presiden Prabowo Subianto menerima dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa, terutama terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah.
“Saya meminta Presiden Prabowo menerima aspirasi teman-teman mahasiswa terkait program MBG yang selama ini menjadi program unggulan pemerintahan Pak Prabowo,” kata Boy dalam keterangannya, Minggu, 14 Juni 2026.
Menurut Boy, secara konsep MBG merupakan program yang baik. Namun, pemerintah dinilai belum menyiapkan infrastruktur pendukung yang memadai agar program tersebut dapat menjadi sumber penghidupan baru bagi masyarakat, bukan sekadar proyek yang dikuasai kelompok tertentu.
“Presiden harus jujur perangkatnya belum siap mendistribusikan MBG sebagai program unggulan,” tegasnya.
“Secara ide, program ini sangat bagus. Namun, negara harus menyiapkan infrastruktur yang memadai agar MBG dapat menjadi mata pencaharian baru bagi masyarakat Indonesia dan tidak terkesan hanya menjadi proyek elite,” katanya menambahkan.
Boy mendesak Presiden Prabowo memanggil kementerian terkait untuk memastikan rantai pasok atau sektor hulu MBG dapat dikelola masyarakat lokal.
Menurutnya, Kementerian Pertanian perlu menyiapkan program pendampingan bagi desa-desa yang berpotensi memasok kebutuhan buah dan sayur untuk dapur MBG.
Selain itu, pemerintah juga perlu membina kelompok peternak sapi, kambing, maupun ayam potong agar dapat menjadi pemasok utama kebutuhan protein dalam program tersebut.
“Kementerian terkait harus menyiapkan kelompok-kelompok peternak agar mereka bisa menjadi penyuplai bagi program MBG,” tambahnya.
Senator asal Maluku itu menegaskan bahwa MBG tidak boleh menjadi program elitis yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
Ia menilai salah satu penyebab munculnya kritik terhadap program tersebut adalah karena manfaat ekonominya belum dirasakan secara luas oleh masyarakat menengah ke bawah.
Karena itu, Boy meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh dan memastikan pelaksanaan MBG di setiap daerah disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur serta kemampuan pelaku usaha mikro setempat sebagai pemasok utama.
“Jangan sampai MBG dijalankan di daerah yang belum siap dari aspek infrastrukturnya. Ini sejalan dengan gagasan Pak Prabowo untuk mewujudkan kemandirian pangan. Jika kelompok usaha mikro di sektor pertanian dan peternakan tumbuh dengan baik, manfaat MBG akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Boy juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum TNI dalam distribusi dan pengelolaan dapur MBG.
Ia meminta Presiden Prabowo mengevaluasi persoalan tersebut karena TNI harus tetap fokus pada tugas pokok dan fungsinya sebagai alat pertahanan negara.
“TNI tidak boleh digiring masuk ke dalam kepentingan yang tidak sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya. Jika TNI terlibat dalam distribusi MBG, misalnya, maka institusi tersebut berpotensi terseret ke dalam dinamika politik praktis di masa depan,” tegasnya.
Menurut Boy, menjaga negara juga berarti menjaga profesionalisme dan independensi TNI sebagai benteng terakhir kedaulatan bangsa.
“Menggiring TNI, oknum TNI, maupun institusi TNI masuk ke dalam program semacam ini merupakan kemunduran bagi reformasi TNI dan dapat mengancam profesionalisme serta netralitas institusi pertahanan kita,” ujarnya.
Di sisi lain, Boy meminta partai-partai koalisi pemerintah memberikan masukan yang konstruktif terhadap berbagai persoalan yang memicu gelombang protes masyarakat.
Ia mengingatkan agar kritik yang muncul tidak dipandang sebagai bentuk provokasi atau upaya melemahkan pemerintah.
Menurutnya, kritik tersebut justru merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap masa depan bangsa dan harapan agar kepemimpinan Presiden Prabowo mampu meninggalkan warisan positif bagi Indonesia, khususnya dalam mewujudkan kemandirian pangan.
“Ini adalah bagian dari kecintaan masyarakat terhadap negara dan terhadap Pak Prabowo. Mereka berharap kepemimpinan beliau dapat melahirkan legacy bagi Indonesia menuju kemandirian pangan,” pungkas Boy Latuconsina.
Lebih lanjut, Boy menambahkan bahwa Program MBG harus terkoordinasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota. Menurutnya, banyak kasus yang berujung pada kepala daerah sebagai pihak yang menjadi bulan-bulanan publik.
“Kami minta evaluasi secara menyeluruh terhadap program MBG, sehingga niat baik presiden bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Program kerakyatan hendaknya menjadi harapan baru bagi tumbuhnya ekonomi kerakyatan,” tegas Boy Latuconsina. []
