Jakarta – Menteri Keuangan atau Menkeu, Sri Mulyani berpandangan bahwa korupsi potensi menurunkan kinerja ekonomi dan demokrasi suatu negara.
Sri Mulyani menyebut, korupsi harus bisa dicegah sedini mungkin melalui pembangunan sistem, budaya, dan integritas.
“Ini adalah suatu penyakit yang ada dan bisa menghinggapi serta menggerus fondasi suatu masyarakat dan negara. Jadi bahayanya (korupsi) sudah sangat nyata,” kata Menkeu pada Peringatan Hakordia Kementerian Keuangan 2021, dikutip Antara di Jakarta, Rabu, 8 Desember 2021.
Dia menjelaskan, turunnya kinerja ekonomi suatu negara akan terjadi utamanya karena dari sisi makro akan terjadi ketidakmerataan dan kemiskinan yang terus-menerus apabila korupsi merajalela.
Kehidupan masyarakat akan menjadi semakin buruk karena ada ketidakmerataan penghasilan dan jumlah kemiskinan yang semakin besar, serta adanya perbedaan penghasilan antara satu kelompok orang yang korupsi dengan yang tidak korupsi.
Kemudian hal ini juga akan menyebabkan ketiadaan kegiatan produktif dalam bentuk investasi lantaran korupsi mengurangi dana yang tersedia untuk investasi, memperkecil kesempatan kerja yang dapat disediakan, menimbulkan pengangguran yang tingi, berpotensi menyebabkan tingginya kemiskinan.
“Siapa pun yang memiliki modal, dia akan berpikir seribu kali apakah dia bisa melakukan kegiatan produktif tanpa dia menjadi korban dari korupsi yang merajalela,” ujarnya.
Dengan demikian Sri Mulyani mengatakan hal-hal tersebut pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi, sebagai akibat dari ketidakpastian pelaksanaan program bidang ekonomi karena dana terkorupsi, sehingga tidak tersedia untuk kegiatan pembangunan ekonomi.
Di sisi lain, lanjutnya, demokrasi dan representasi suatu bangsa juga akan tergerus, sebagai akibat dari kebiasaan korupsi yang menimbulkan pemerintahan yang tidak transparan karena orang membeli, membagi jabatan, dan promosi seseorang dalam jabatan melalui tindakan korupsi.
Dia menilai, pencegahan korupsi harus dilakukan berbagai negara melalui pembangunan sistem yang harus lebih tahan terhadap kemungkinan terjadinya perilaku korupsi, permasalahan budaya, dan integritas yang menjadi fondasi utama.
“Integritas adalah akuntabilitas ditambah dengan kompetensi dan etika, minus korupsi,” ucap Menkeu Sri Mulyani.[]
