Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pengeluaran turis di Bali masih lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran turis di Kuala Lumpur, Malaysia.
Padahal, Bali merupakan satu wilayah dengan sebaran wisatawan paling tinggi baik dari mancanegara maupun domestik.
“Pada 2018, pengeluaran turis per malam di Indonesia masih lebih kecil dibandingkan negara lain di Asia. Bisa dilihat dari tabel, kalau Indonesia masih di bawah Malaysia,” katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) secara daring di Jakarta, Rabu, 1 Desember 2021.
Dalam bahan paparannya, berdasarkan data Mastercard 2018, pengeluaran turis per malam di Bali sekitar 125 dolar AS, di bawah Kuala Lumpur, Malaysia, sebesar 142 dolar AS.
Sementara itu, pengeluaran turis per malam di Osaka (Jepang) sebesar 223 dolar AS, di Phuket (Thailand) sebesar 247 dolar AS dan Singapura sebesar 272 dolar AS.
Menurut Luhut, pandemi Covid-19 telah menyebabkan pergeseran paradigma dari pariwisata berbasis kuantitas menjadi pariwisata berkualitas. Paradigma tersebut membuat wisatawan berpengeluaran tinggi lebih diutamakan dibandingkan tingginya jumlah wisatawan berpengeluaran rendah.
“Maka kita harus buat yang berkualitas,” katanya.
Dalam paparannya, Luhut juga menyebut terkonsentrasinya sebaran wisatawan mancanegara di Bali merupakan masalah utama. Sejak 2015-2019, kunjungan wisman ke Bali terus mengalami peningkatan dengan kontribusi 63,4 persen terhadap total kunjungan wisman ke Indonesia.
Meski didominasi wisman, Luhut juga menyebut kunjungan wisatawan domestik pun terus meningkat ke Bali. []
Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat menyebut, setidaknya ada empat kandidat calon Kepala Otorita Ibu Kota Baru "Nusantara" di Penajem Paser Utara,...
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan segera melantik kepala otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Ya mungkin, mungkin ini, minggu-minggu depan juga. Mungkin minggu-minggu...
Jakarta - DPR telah mengegolkan Rancangan Undang Undang (RUU) Ibu Kota Negara (RUU IKN) Nusantara hingga ketok palu resmi menjadi Undang-Undang pada Selasa, 18 Januari...
Jakarta - Pengamat politik sekaligus pakar hukum tata negara Refly Harun melihat belum perlu rasanya ada pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta...
Jakarta - Pengamat politik sekaligus pakar hukum tata negara Refly Harun melihat belum perlu rasanya ada pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta...