Walau Gugatan Ditolak, MK Tegaskan Gibran Tak Punya Ijazah SMA

Jakarta, OPSI.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.

Hal tersebut disampaikan dalam sidang pembacaan putusan perkara yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon terkait keabsahan ijazah Gibran di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026) malam.

Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan, selama proses persidangan, Mahkamah tidak memperoleh bukti yang dapat memastikan adanya dokumen pendidikan Gibran dari luar negeri yang bisa digunakan sebagai dasar penyetaraan dengan jenjang pendidikan minimal SMA atau sederajat.

“Dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas,” kata Adies saat membacakan pertimbangan putusan.

Meski demikian, MK menilai perkara tersebut tidak lagi tepat ditempatkan sebagai sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pertimbangannya, Gibran saat ini telah tidak berstatus sebagai calon wakil presiden dalam kontestasi Pilpres 2024.

Atas dasar itu, MK menyatakan temuan terkait tidak ditemukannya bukti meyakinkan mengenai ijazah sebagai dasar penyetaraan pendidikan SMA atau sederajat tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatan sebagai wakil presiden, sebagaimana diminta para pemohon.

Mahkamah juga menegaskan bahwa persoalan mengenai ada atau tidaknya ijazah luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan pada dasarnya berkaitan dengan kewenangan lembaga yang berwenang menilai keabsahan serta pemenuhan persyaratan calon presiden dan wakil presiden.

Dalam pertimbangannya, MK turut menyoroti frasa “dinilai memiliki pengetahuan setara” yang tercantum dalam surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Menurut Mahkamah, frasa tersebut tidak dapat disamakan dengan ketentuan mengenai pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA TERKINI

News Anchor Bongkar Cerita di Balik Layar TV

Jakarta - Sederet pembaca berita alias news...

Video Bokep 19 Detik di Emperan Toko Magelang, Viral di Media Sosial

Jakarta - Sebuah video bokep berdurasi 19 detik berisi...

Foto: Achmad Megantara, Perankan Rangga di Sinetron Dewi Rindu

Jakarta - Aktor muda Achmad Megantara didaulat untuk berperan...

Dihina Gurunya, Siswi SMP di Medan Didatangi Polisi

Medan - Seorang siswi SMP Negeri 28 Kota Medan,...

Kembali Berulah, Dua Residivis Maling di Mamuju Ditangkap Polisi

Mamuju - Kembali berulah, dua residivis maling, EG dan...

KAI Daop 3 Cirebon Gandeng Tiga Kejari, Perkuat Perlindungan Hukum dan Pengamanan Aset

Cirebon – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi...

PKS Sebut Legitimasi PSI di Pemerintahan Prabowo Habis, PSI: Kami Tetap Mendukung!

JAKARTA, Opsi.id – Posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam koalisi...

Sepanjang 2026, KAI Daop 3 Cirebon Edukasi 1.056 Orang Tentang Dunia Perkeretaapian

Cirebon - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi...

Polres Cirebon Kota dan Macan Ali Salurkan 8.000 Liter Air Bersih untuk Warga Mundu

CIREBON – Kepedulian terhadap masyarakat yang kesulitan mendapatkan pasokan...

Dipilih Rakyat, tetapi Tak Punya Kuasa? Fungsi Wakil Kepala Daerah Digugat ke MK

JAKARTA, Opsi.id – Kedudukan dan kewenangan wakil kepala daerah...

KKT II di Mimika Perkuat Kolaborasi Daerah, 27 Kabupaten/Kota Sepakat Bangun Ekosistem Toleransi

Mimika – Upaya memperkuat toleransi dan merawat keberagaman di...

Komisi III DPR Kejar RUU Penyadapan Rampung Sebelum Akhir Tahun

JAKARTA – DPR RI mulai mendorong percepatan pembahasan Rancangan...

RUU Perampasan Aset Rampung Dirumuskan, Komisi III DPR Masuk Tahap Keputusan

JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki...

Berita Terbaru

Popular Categories