Jakarta – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengajak publik melihat secara objektif kinerja perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta, baik yang berada di koor bisnis sektor transportasi, keuangan, infrastruktur, pariwisata, pasar, hingga pangan.
Menurut legislator Partai NasDem DKI Jakarta tersebut, perusahaan BUMD yang kinerjanya sudah on the track harus diapresiasi. Sebaliknya, jika perusahaan BUMD belum berkinerja secara optimal, maka harus dievaluasi.
“Kalau bicara BUMD, saya kira kita harus objektif. Yang kinerjanya bagus tentu harus kita apresiasi dan dukung, tapi yang belum optimal juga harus berani kita evaluasi,” kata Wibi Andrino saat dikonfirmasi, Jumat, 25 September 2026.
Wibi berpandangan, performa atau kinerja perusahaan BUMD tidak hanya diukur dari untung atau ruginya saja.
“Tapi juga seberapa produktif aset yang mereka kelola, kualitas pelayanan kepada warga, dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah,” ujar pria kelahiran Lhokseumawe, Aceh pada 15 April 1986 itu.
Banyak perusahaan BUMD mengelola aset dan memiliki bisnis strategis bagi Jakarta. Oleh karena itu, Wibi menyatakan DPRD DKI Jakarta akan terus memonitoring, melakukan fungsi pengawasannya agar aset-aset perusahaan BUMD dapat dikelola secara optimal dan transparan sehingga memberikan kemaslahatan bagi warga ibu kota.
“Saya selalu bilang, jangan sampai BUMD punya aset besar tapi asetnya tidur. DPRD akan terus mendorong supaya aset-aset itu dikelola lebih produktif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi Jakarta,” tutur Wibi.
Sebagai Koordinator Komisi D DPRD DKI Jakarta, Wibi dan anggota Komisi D menegaskan akan terus melakukan fungsi pengawasan, agar target yang telah dicanangkan perusahaan BUMD tidak meleset, utamanya menyangkut pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham, yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Menurut dia, pergantian direksi pun tidak terelakkan, apabila perusahaan BUMD tidak perform dan targetnya terus meleset. Sebab, pemerintah sudah menyuntikkan subsidi hingga Penyertaan Modal Daerah (PMD).
“Kalau ada BUMD yang targetnya terus-menerus meleset, dividennya minim, sementara sudah diberikan dukungan dan kesempatan untuk berbenah, ya manajemennya harus dievaluasi. Pergantian direksi tentu bisa menjadi salah satu opsi,” ucapnya.
Wibi menegaskan, perusahaan BUMD sejatinya adalah milik masyarakat Jakarta. Karena itu, harus dikelola secara profesional.
“Karena pada akhirnya BUMD itu milik masyarakat Jakarta, jadi harus dikelola secara profesional dan hasilnya juga harus kembali dirasakan masyarakat,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino. []
