Jakarta – Presiden Prabowo memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha pertambangan (IUP) yang berada di kawasan hutan.
Baik hutan lindung, hutan konservasi, taman nasional, serta kawasan hutan lainnya.
Presiden perintahkan itu dalam taklimatnya pada Rapat Kerja Pemerintah bersama anggota Kabinet Merah Putih.
Iku pula seluruh pejabat Eselon I kementerian/lembaga, serta Direktur Utama BUMN di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 8 April 2026.
“Saya dapat laporan ada ratusan tambang enggak jelas atau IUP, IUP enggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan,” tukas Presiden.
Izin-izin yang tidak memiliki kejelasan atau melanggar prinsip tata kelola, kata presiden, harus dicabut tanpa kompromi.
Baca juga: Jokowi Cabut 2.078 Izin Perusahaan Penambangan Minerba
“Kalau enggak jelas, cabut semua itu, IUP, IUP cabut semua itu. Kita sudah enggak ada waktu untuk terlalu kasihan, enggak ada kasihan sekarang,” katanya.
Prabowo pun memberikan limit waktu kepada Bahlil untuk melakukan evaluasi tersebut.
Bahlil cuma diberi waktu seminggu melaporkan hasil evaluasi.
“Satu minggu. Kita cabut semua IUP. Prinsip-prinsip yang enggak beres kita cabut,” perintah presiden.
Langkah tegas presiden ini, disebut merupakan bagian dari upaya menegakkan kepentingan nasional.
Dan melindungi sumber daya alam dari praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab.
“Tidak ada lagi ruang bagi kepentingan kelompok atau individu dalam pengelolaan sumber daya strategis negara,” katanya. []
