Jakarta – Wakil Ketua Panitia Khusus Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL) atau CSR DPRD DKI Jakarta August Hamonangan meminta perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, harus tepat sasaran dalam menyalurkan bantuan kepada warga.
August menekankan, entitas usaha BUMD milik DKI harus melihat warga Jakarta sebagai skala prioritas utama. Sebab, menurut dia, masih banyak masyarakat yang belum merasakan langsung manfaat dari CSR/TJSL dari perusahaan BUMD milik DKI.
Ia menyoroti korporasi BUMD milik DKI yang belum lama ini tergerak memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra. August menilai semestinya warga Jakarta harus diprioritaskan, agar mereka dapat meningkatkan produktivitas.
Terlebih, ujar Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu, dana CSR/TJSL yang disalurkan perusahaan BUMD milik DKI tersebut ada yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah (PMD).
”PMD ini kan dari atribusi, dari pajak yang diberikan oleh warga DKI Jakarta sehingga kembalikanlah kepada mereka,” kata August Hamonangan saat diwawancarai di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 28 April 2026.
August pun secara khusus meminta kepada jajaran manajemen PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) untuk memperluas skala penyaluran TJSL/CSR, jangan hanya di sekitar Cakung, Jakarta Timur.
”Jadi harusnya menyasar ke Jakarta Selatan, menyasar ke Jakarta Utara, Jakarta Pusat. Artinya, DKI Jakarta secara keseluruhan,” ujar politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, August Hamonangan mengkritisi perusahaan BUMD yang menyalurkan CSR/TJSL kepada karyawannya sendiri. Kendati demikian, ia tidak mengungkap nama entitas korporasi.
”Nah, ini kan sebenarnya tidak tepat sasaran ya. Harusnya kan dia lebih kepada warga yang terdampak. Terdampak dari usaha-usaha yang dibuat atau dikelola oleh BUMD. Artinya, terdampak karena limbah, terdampak karena kebisingan dan lainnya,” ujar August.
”Jadi kalau CSR itu diberikan kepada karyawan, apakah itu untuk beasiswa, apakah itu untuk misalkan sembako, menurut kami ya itu harusnya ke depannya jangan lagi ada hal-hal seperti itu,” ucapnya menegaskan.
August juga menyinggung soal perusahaan BUMD milik DKI, sudah bisa menyalurkan TJSL/CSR ke sekitar TPST Bantargebang. Semisal, ikut mengatasi masalah terkait pengelolaan sampah dan mulai bermain isu di sektor pendidikan gratis.
”Jadi enggak hanya sekadar CSR itu hanya untuk kegiatan-kegiatan yang sporadis, tapi untuk yang namanya pengelolaan sampah dan juga terkait dengan adanya dari BUMD DKI Jakarta mau mengadakan sekolah gratis di sekolah,” tuturnya.
Berkaitan dengan CSR/TJSL ini, kata August, ke depannya DPRD DKI Jakarta tidak hanya menyasar perusahaan BUMD milik DKI. Pihaknya membuka rencana agar perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta khususnya yang bergerak di sektor mineral dan batubara (Minerba) harus ikut membantu warga Jakarta yang terdampak aksi korporasi.
”Salah satu contoh Astra Internasional (ASII) misalnya atau mungkin ada perusahaan otomotif di Jakarta. Ya tentunya ini juga harusnya memberikan CSR buat warga DKI Jakarta secara keseluruhan. Kami mau TJSL atau CSR ini ini tepat sasaran kepada warga DKI Jakarta. []
 atau CSR PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan.){kind=link}