Jakarta – Wacana kenaikan tarif TransJakarta masih menjadi salah satu opsi yang tengah dikaji Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan manajemen TransJakarta. Namun, DPRD DKI Jakarta mengingatkan agar kebijakan tersebut dipertimbangkan secara matang, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan.
Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya Nazar Soesatyo mengatakan menaikkan tarif Transjakarta untuk saat ini belum menjadi langkah yang baik.
Menurut dia, daya beli masyarakat harus menjadi pertimbangan utama sebelum Pemprov DKI mengambil keputusan.
”Karena kondisi ekonomi secara luas sekarang sedang ada kenaikan. Dolar naik, segala macam naik. Saya kira juga kalau dinaikkan tarif sekarang mungkin belum tepat,” kata Dimaz usai rapat RKPD 2027 di Ruang Komisi C DPRD DKI Jakarta, dikutip Sabtu, 30 Mei 2026.
Meski demikian, Dimaz menilai Pemprov DKI menghadapi dilema karena besarnya kebutuhan subsidi transportasi publik ini di tengah menurunnya kapasitas fiskal daerah.
Salah satu penyebabnya, ujar dia, adalah berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Pemprov DKI Jakarta.
Menurut politisi Partai Golkar ini, opsi penyesuaian tarif muncul sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban subsidi yang selama ini ditanggung APBD DKI Jakarta.
”Terakhir kita bicara dengan TransJakarta, sedang dikaji untuk kenaikan tarif. Salah satu opsi, tetapi ini bukan hal yang pasti. Tujuannya supaya mengurangi beban subsidi,” ujarnya.
Dimaz menjelaskan, besarnya subsidi yang diberikan Pemprov DKI kepada TransJakarta saat ini mencapai sekitar Rp4,2 triliun per tahun. Angka tersebut dinilai cukup membebani APBD di tengah meningkatnya kebutuhan belanja daerah lainnya, mulai dari belanja pegawai, program sosial, hingga berbagai program prioritas yang dijalankan Pemprov DKI bersama DPRD.
Maka itu, kata Dimaz, Komisi C DPRD DKI Jakarta mendorong TransJakarta untuk menghadirkan berbagai inovasi dan sumber pendapatan baru agar tidak terus mengandalkan subsidi pemerintah.
”Subsidi memang dibutuhkan masyarakat. Kalau dihilangkan tentu akan berat. Tetapi angka subsidi itu tidak harus selalu 100 persen berasal dari APBD. Harus ada ide kreatif yang bisa mendorong angka subsidi tersebut berkurang tanpa mengurangi manfaat yang diterima masyarakat,” kata Dimaz.
Ia mengungkapkan, tantangan yang diberikan kepada manajemen PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) adalah mencari terobosan dan program yang mampu meningkatkan pendapatan perusahaan sehingga ketergantungan terhadap subsidi dapat ditekan tanpa membebani pengguna layanan.
Dimaz menekankan, kajian mengenai tarif maupun skema pengurangan subsidi masih akan terus dibahas dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi ke depan.
Ia berharap setiap kebijakan yang diambil nantinya tetap menjaga keseimbangan antara keberlanjutan layanan transportasi publik dan kemampuan masyarakat dalam membayar tarif.
”Apakah perlu naik tarif atau tidak, itu masih perlu dikaji ulang. Kita juga belum tahu bagaimana kondisi ekonomi ke depan. Yang terpenting adalah bagaimana subsidi bisa ditekan tanpa membuat masyarakat terbebani,” tutur Dimaz Nazar Soesatyo. []
