Medan – Anggota DPD RI asal Sumatra Utara, Pdt. Penrad Siagian, menyerap aspirasi masyarakat melalui diskusi publik yang digelar di Kampus Akademi Teknik Deli Serdang (ATDS), Sabtu, 20 Juni 2026.
Kegiatan tersebut mengangkat tema pembangunan ketahanan energi di Sumatra Utara melalui pengembangan energi baru terbarukan, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Direktur ATDS, Joel Panjaitan, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Penrad Siagian yang hadir untuk menyerap aspirasi masyarakat di lingkungan kampus. Ia menjelaskan bahwa ATDS merupakan institusi pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja sehingga lulusannya diharapkan mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri.
“ATDS adalah sekolah vokasi yang mempersiapkan lulusan agar kompatibel dengan kebutuhan dunia kerja. Kami juga berharap mendapat dukungan dari Senator Pdt. Penrad Siagian agar ATDS dapat segera meningkat statusnya menjadi Sekolah Tinggi,” ujar Joel.
Diskusi tersebut menghadirkan unsur dunia usaha, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor ketenagalistrikan untuk membahas strategi memperkuat ketahanan energi dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Ketahanan Energi dan Peran PLTS
Dalam pemaparannya, Penrad menekankan pentingnya ketersediaan energi yang murah, ramah lingkungan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pengembangan PLTS dapat menjadi solusi penyediaan energi yang terjangkau sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon.
“Bagaimana masyarakat Sumatra Utara dapat sejahtera melalui ketersediaan energi yang murah dan ramah lingkungan menjadi hal yang harus kita dorong bersama. Energi terbarukan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Penrad.
Ia mengatakan, politik kebijakan energi nasional harus tetap berpijak pada prinsip kemandirian dan kedaulatan energi sebagaimana diatur dalam Kebijakan Energi Nasional. Pembangunan sektor energi, menurutnya, tidak hanya berbicara mengenai pasokan, tetapi juga akses, keterjangkauan, dan keberlanjutan lingkungan.
“Ketahanan energi tidak cukup hanya memastikan energi tersedia. Kita harus memastikan energi itu dapat diakses masyarakat dengan harga yang terjangkau dan tetap ramah terhadap lingkungan. Prinsip inilah yang menjadi fondasi menuju target Net Zero Emission 2060,” tegasnya.
Tantangan Transisi Energi Nasional
Penrad juga menyoroti sejumlah tantangan dalam transisi energi nasional. Ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil, kelebihan pasokan listrik dari pembangkit berbasis batu bara, serta ketidakpastian regulasi dinilai masih menjadi penghambat pengembangan energi baru terbarukan.
“Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, tetapi berbagai kendala struktural dan regulasi masih menjadi tantangan. Karena itu, diperlukan keberpihakan kebijakan yang konsisten agar investasi energi bersih dapat berkembang dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” katanya.
Menurut Penrad, pembangunan infrastruktur energi juga harus memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
“Kita membutuhkan sistem yang mampu menghubungkan potensi energi dari berbagai daerah dengan pusat-pusat kebutuhan energi. Ketahanan energi nasional hanya dapat terwujud apabila pembangunan dilakukan secara terintegrasi dan berkeadilan,” ujarnya.
Peran DPD RI dan Investasi Energi Bersih
Ia menegaskan bahwa DPD RI memiliki peran strategis dalam mengawal pemerataan akses energi di daerah serta memastikan kebijakan energi nasional tetap memperhatikan kebutuhan daerah. Penrad mengatakan dirinya akan mendorong investasi energi bersih di berbagai wilayah Sumatra Utara sekaligus mengawasi pelaksanaan kebijakan ketahanan energi nasional.
“DPD RI harus menjadi jembatan antara kebutuhan daerah dan kebijakan pemerintah pusat agar pembangunan energi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat,” katanya.
Perwakilan PT SJE Indonesia, Steve Excel Korua, mengajak generasi muda, khususnya mahasiswa ATDS, untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dan media sosial.
“Anak-anak muda jangan hanya menjadi pengguna media sosial yang pasif. Gunakan media sosial untuk belajar, membangun jaringan, dan mencari berbagai peluang yang bisa meningkatkan kemampuan diri. Dengan cara itu, kita tidak mudah mengalami burnout akibat terlalu larut dalam media sosial tanpa tujuan yang jelas,” ujar Steve.
Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan teknologi akan menjadi modal penting bagi generasi muda dalam menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif.
Evaluasi SDGs dan Peran Pemangku Kepentingan
Selain membahas penguatan ketahanan energi melalui pengembangan PLTS, diskusi tersebut juga mengkaji regulasi yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
Kegiatan ini menjadi sarana menghimpun data dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan mengenai strategi pengembangan PLTS yang lebih efektif serta peran pemerintah daerah dalam mendukung target pembangunan berkelanjutan.
Perguruan tinggi juga didorong mengambil peran lebih besar, baik dalam penyediaan sumber daya manusia yang kompeten maupun penguatan kelembagaan.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, perwakilan Kadin Sumatra Utara Wiko Lovino Siregar, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumatra Utara Fahru Roni Hasibuan, Manajer PLN UP3 Lubuk Pakam Dwita Aswiyanti Syafitri, serta perwakilan PT SJE Indonesia Steve Excel Korua.
Diskusi ini digelar sebagai respons terhadap berbagai tantangan pencapaian SDGs yang ditargetkan selesai pada 2030.
Dengan waktu yang tersisa sekitar lima tahun, diperlukan langkah yang lebih terukur untuk memantau dan mengevaluasi setiap target pembangunan berkelanjutan.
Implementasi SDGs masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan hingga keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan data pada sejumlah indikator. Karena itu, keterlibatan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dinilai sangat penting.
Potensi Energi Terbarukan di Sumatra Utara
Pengembangan ketahanan energi melalui PLTS menjadi salah satu fokus utama dalam diskusi tersebut. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah yang memasuki dekade aksi SDGs dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 yang memperkuat peran pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan.
Di sektor energi, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, terutama energi surya. Namun, pemanfaatannya masih relatif rendah. Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), bauran energi terbarukan ditargetkan mencapai 23 persen pada 2025, sementara realisasinya hingga kini masih berada di bawah target.
“Sektor cadangan energi terbarukan di Sumut sangat berlimpah. Kita lihat di Mandailing Natal salah satunya dengan geothermal atau panas bumi sebagai contoh. Namun, perlu dibuat regulasi yang mudah dan tidak menyulitkan agar investor mau turut mewujudkan net zero emission di Sumut,” kata Wiko Lovino Siregar, perwakilan Kadin Sumatra Utara.[]
, Sabtu, 20 Juni 2026.){kind=link}