Jakarta – Warta Kota Awards 2026 memberikan apresiasi kepada sejumlah kepala daerah, serta pimpinan lembaga dan instansi yang dinilai berhasil menghadirkan kepemimpinan yang kuat, inovatif, serta menjalankan program-program yang berdampak berkelanjutan bagi masyarakat.
Mengusung tema “Anugerah Kinerja Unggul & Tata Kelola Layanan Publik”, Warta Kota Awards 2026 menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Warta Kota.
CEO Tribun Network Dahlan Dahi mengatakan penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas capaian penerima, tetapi juga menjadi sarana untuk menemukan berbagai best practice yang dapat dipelajari dan diterapkan oleh pemerintah daerah lainnya.
”Penghargaan ini setahun sekali. Apa sistem insentif dalam masyarakat yang bisa menggerakkan orang mencapai sesuatu? Ada dua yaitu satu, hukum kalau dia salah makanya banyak pejabat ditangkap karena korupsi. Saya rasa itu tetap oke, tetap bagus. Tetapi tidak adil kalau tidak memberikan penghargaan kepada yang berhak,” kata Dahlan saat malam penganugerahan Warta Kota Awards 2026 di Studio 1 Kompas TV, Jakarta, Senin, 6 Juli 2026.
Acara tersebut turut dihadiri Kepala Badan Komunikasi RI Muhammad Qodari, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.
Menurut Dahlan, media memiliki dua fungsi yang harus dijalankan secara berimbang, yakni mengawasi penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memberikan apresiasi kepada pihak yang mampu menghadirkan kinerja terbaik.
”Jadi saya rasa kita coba jalankan dua peran itu, memberitakan yang bersalah tetapi memberi penghormatan pada yang berhak,” ujarnya.
Dia menjelaskan, proses penilaian penghargaan dilakukan bersama Profesor Lili Romli dan Profesor Syahrir dari Badan Riset dan Inovasi (BRIN) RI untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik di Jabodetabek dan Banten.

”Kita berharap praktik terbaik ini bisa menjadi contoh bagi yang lain. Jadi kalau daerah lain, dari 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia, atau 38 provinsi seluruh Indonesia ingin belajar sesuatu, mereka tahu belajarnya ke mana,” tuturnya.
Dahlan mencontohkan sejumlah inovasi yang dinilai layak direplikasi, antara lain pembangunan akses jalan desa di tengah keterbatasan anggaran, digitalisasi layanan perpajakan, pengembangan smart city berbasis teknologi informasi, pemanfaatan budaya lokal untuk mendorong UMKM, pengelolaan ruang terbuka bagi pelaku usaha, hingga transformasi BUMD menuju penawaran saham perdana (IPO).
”Menemukan praktik-praktik terbaik ini diharapkan memberikan contoh dan menjadi laboratorium bagi setiap daerah untuk belajar. Bersama-sama untuk kesejahteraan masyarakat, semoga penghargaan ini berguna buat kita semua,” katanya.
Sementara, Kepala Bakom RI Muhammad Qodari mengatakan kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak bisa dibangun hanya melalui slogan atau strategi komunikasi.
Kata dia, yang menentukan adalah sejauh mana janji pemerintah benar-benar diwujudkan dalam bentuk program yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Qodari menegaskan komunikasi publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan, bukan sekadar membangun citra.
Menurut dia, komunikasi publik baru akan efektif apabila sejalan dengan realisasi program pemerintah di lapangan.
Qodari mengatakan ketika janji pemerintah diwujudkan dalam kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat, kepercayaan publik akan tumbuh secara alami.
”Bila janji dan kenyataan bertemu, kepercayaan akan tumbuh, dan bila keduanya berjauhan, kepercayaan akan runtuh sebaik apa pun kita berkomunikasi,” ujarnya.
Qodari menambahkan, hasil berbagai survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah saat ini berada pada kisaran tujuh hingga delapan dari skala 10. Namun, capaian tersebut harus terus dijaga melalui kinerja nyata.
Menurut Qodari, tingginya tingkat kepercayaan publik lahir dari program-program pemerintah yang menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti bantuan yang tepat sasaran, layanan kesehatan yang mudah diakses, program makan bergizi bagi anak-anak, penegakan hukum yang tegas, hingga upaya menghentikan kebocoran keuangan negara.
”Angka-angka survei itu bukan hanya sekadar teknik komunikasi, tapi program-program yang benar-benar sampai ke rakyat,” ucapnya.
Qodari juga menekankan bahwa komunikasi publik bukan sekadar aktivitas kehumasan, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas setiap kebijakan yang dijalankan.
Dia menyebut penghargaan seperti Warta Kota Awards menjadi salah satu ruang untuk menunjukkan praktik tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.
”Tata kelola yang baik tidak cukup hanya dijalankan, tapi juga harus disampaikan secara terbuka agar rakyat tahu, paham, dan pada akhirnya rakyat percaya,” katanya.
Qodari berharap penghargaan tersebut menjadi pengingat bahwa kinerja dan komunikasi publik merupakan investasi jangka panjang dalam membangun kepercayaan masyarakat.
”Semoga penghargaan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kinerja dan komunikasi adalah investasi jangka panjang untuk kepercayaan publik. Dia bukan kampanye sesaat, melainkan kebiasaan yang dirawat bertahun-tahun,” tuturnya.
Sedangkan Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Warta Kota Awards 2026 yang juga Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Syahrir Ika menegaskan seluruh proses penilaian dilakukan secara independen, objektif, dan berbasis bukti (evidence-based).
Menurutnya, kemajuan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan di daerah.
Besarnya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak dibarengi kepemimpinan yang kuat dan mampu mengarahkan pembangunan.
”Suatu bangsa tidak hanya dibangun oleh kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan di daerah. Walaupun anggaran APBD sebesar apa pun, tetapi leadership-nya kurang, maka daerahnya tidak akan maju,” ujar Syahrir.
Dia menjelaskan, masyarakat merasakan langsung kehadiran negara melalui pelayanan pemerintah daerah, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, administrasi publik, perlindungan sosial, hingga penyediaan lapangan kerja.
Karena itu, menurutnya, keberhasilan pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari kemajuan setiap daerah.
Syahrir menilai penghargaan seperti Warta Kota Awards memiliki fungsi strategis sebagai instrumen untuk membangun budaya kinerja, memperkuat akuntabilitas publik, serta mendorong lahirnya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Dia mengutip pandangan para pakar administrasi publik yang membedakan manajemen dan kepemimpinan.
Menurutnya, manajemen berfokus pada memastikan pekerjaan dilakukan dengan benar (doing things right), sedangkan kepemimpinan memastikan pemerintah mengerjakan hal-hal yang benar dan paling penting (doing the right things).
Mengacu pada teori John Kotter, Syahrir mengatakan seorang pemimpin daerah tidak cukup hanya mengelola organisasi, tetapi juga harus mampu membangun arah pembangunan, menciptakan komitmen, serta menggerakkan perubahan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
”Kepala daerah yang unggul harus mampu menerjemahkan visi pembangunan ke dalam kebijakan, program, indikator kinerja, penganggaran hingga pengawasan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Sebagai Ketua Pansel, Syahrir memastikan proses seleksi penerima penghargaan dilakukan dengan standar ilmiah yang ketat. Penilaian tidak hanya mengandalkan laporan administratif maupun capaian statistik.
Tim panelis melakukan kajian dokumen terhadap kebijakan dan indikator kinerja daerah, kemudian memverifikasi data melalui pemberitaan media yang telah terverifikasi, diskusi panel, hingga kunjungan lapangan.
Berikut daftar lengkap penerima penghargaan Warta Kota Awards 2026 mulai dari kepala daerah, pimpinan lembaga hingga instansi:
1. Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Dr. Sigit Wijatmoko
3. Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim
4. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono
5. Wakil Bupati TangerangIntan Nurul Hikmah
6. Bupati KarawangAep Syaepuloh
7. Plt Bupati Bekasidr Asep Surya Atmaja
8. Pemerintah Kota TangerangDr Mugiya Wardhani Msi
9. Sekretaris Daerah Kota Tangerang SelatanBambang Noertjahjo
10. Direktur Utama PT Tirta Asasta Depok (Perseroda)Bapak M. Olik Abdul Holik
11. Manager of Public Relation LRT Jabodebek Radhitya Mardika
12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten BogorDrs. Bambang Widodo Tawekal, M.Si.
13PAM Kota Tangsel Ir. Tugayus Hendra Suherman
14. DIRTEKBANG JAKPRORobert Herjaka
15. PLN UID Banten (Senior Manager Keuangan, Komunikasi dan Umum)Novianto Hericahyono
16. PLN UID JakartaMoch Andy Adchaminuddin. []


