Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan seluruh pembebasan lahan untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung di kawasan Cawang, Jakarta Timur, rampung pada akhir 2026.
Pramono menjelaskan, untuk mempercepat proses tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar pada tahun 2026 ini guna menyelesaikan pembebasan 170 bidang atau bangunan melalui pembangunan tanggul yang menjadi bagian dari proyek pengendalian banjir.
Adapun dari 33,69 km rencana tanggul yang akan dibangun, masih diperlukan 16,55 km untuk dibebaskan.
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu menerangkan, progres pembebasan lahan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Dari target 170 bidang, sebanyak 62 bidang telah berhasil dibebaskan.
Menurut dia, bangunan yang telah dibebaskan akan segera dibersihkan agar tahapan normalisasi sungai dapat segera dilaksanakan.
”Hari ini saya untuk kedua kalinya mengecek progres pembebasan lahan di Cawang untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Alhamdulillah progresnya cukup baik,” ujar Pramono kepada wartawan di Jakarta, dikutip Minggu, 12 Juli 2026.
Kawasan yang sebelumnya kerap menjadi sorotan lantaran alotnya proses pembebasan lahan, kini mengalami perubahan signifikan. Pramono menilai capaian tersebut menjadi bukti bahwa proses yang selama ini dianggap rumit, dapat diselesaikan melalui pendekatan yang tepat.
Ia menekankan, apabila target pembebasan lahan selesai pada tahun ini, maka pekerjaan normalisasi pada salah satu ruas utama Sungai Ciliwung di kawasan Cawang ditargetkan dapat berjalan pada 2027, bertepatan dengan peringatan HUT ke-500 Kota Jakarta.
Selain itu, pekerjaan normalisasi akan berlanjut ke kawasan Rawajati, Pengadegan, Cawang hingga Cililitan yang penetapan lokasinya telah ditandatangani.
Pramono menegaskan, normalisasi Sungai Ciliwung merupakan kelanjutan proyek yang sempat terhenti dalam waktu cukup lama. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aliran sungai sehingga risiko banjir di kawasan sekitar dapat ditekan secara signifikan.
”Ini merupakan cara penanganan banjir untuk jangka menengah dan jangka panjang,” katanya.
Pramono menambahkan, program pembebasan lahan tidak hanya dilakukan di sepanjang Sungai Ciliwung saja, tetapi juga akan diteruskan di Kali Krukut dan Kali Cakung Lama, dengan dukungan anggaran pada 2027 guna mempercepat pengendalian banjir di Jakarta.
Ia berharap manfaat dari rangkaian proyek tersebut mulai dirasakan masyarakat secara luas pada 2029.
Untuk memastikan proses berjalan transparan, Pemprov DKI bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuka posko pengaduan di lokasi pembebasan lahan.
Menurut dia, melalui mekanisme tersebut, warga dapat mengurus langsung kelengkapan administrasi tanpa harus menggunakan jasa perantara.
”Kami sudah menemukan pola yang kami standarkan. Masyarakat bisa datang langsung ke posko dan akan dibantu sepenuhnya oleh BPN maupun Dinas Sumber Daya Air (SDA),” ujar Pramono.
Ia berharap pola tersebut mampu menghilangkan praktik broker atau mafia tanah yang selama ini kerap muncul dalam proses pembebasan lahan.
Meski demikian, pemerintah tetap menghormati warga yang masih membutuhkan waktu untuk menyepakati nilai ganti rugi.
Pramono mencontohkan masih ada warga yang telah menempati lokasi lebih dari 50 tahun dan kini masih menjalani proses appraisal karena belum tercapai kesepakatan harga.
Namun, menurutnya, nilai pembebasan pada bidang-bidang di sekitarnya sudah dapat dijadikan acuan dalam proses penilaian.
Selain memberikan ganti rugi sesuai ketentuan, kata Pramono, Pemprov DKI juga menawarkan hunian di rumah susun milik pemerintah bagi warga yang bersedia direlokasi.
Ia menyebutkan, beberapa lokasi yang telah disiapkan antara lain Rusun Rorotan dan Rusun Pulo Gebang.
Pramono mengakui tidak semua warga bersedia pindah karena mempertimbangkan kedekatan dengan mata pencaharian, lingkungan tempat tinggal, maupun keluarga. Namun, pemerintah memastikan pilihan relokasi tetap tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan.
Berkenaan dengan penyelesaian pembebasan lahan pada ruas normalisasi yang masih tersisa, Pramono mengakui proses di Jakarta memiliki tantangan tersendiri.
Kendati begitu, ia optimistis progres yang saat ini terus meningkat dapat dipertahankan hingga seluruh target tercapai.
”Saya juga meminta agar pada tahun depan proses pembebasan di ruas yang belum terselesaikan tetap dilanjutkan. Yang paling penting adalah penyelesaian ruas dari MT Haryono hingga Jembatan Kalibata,” tutur Pramono Anung. []
