Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa data statistik yang akurat menjadi fondasi utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menyusun berbagai kebijakan publik. Maka itu, ia mengajak seluruh elemen untuk memberikan informasi yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya.
Hal tersebut Pramono sampaikan saat pelaksanaan Deklarasi Sensus Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2026 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Pramono menyampaikan apresiasi kepada BPS atas konsistensinya dalam menyediakan data yang berkualitas, objektif, dan dapat dipercaya.
Menurut dia, hampir seluruh kebijakan strategis yang dibahas oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, selalu mengacu pada data BPS, sebagai dasar sebelum pengambilan keputusan.
”Data BPS menjadi referensi utama kami dalam mengambil keputusan. Karena itu, akurasi data sangat menentukan kualitas kebijakan pemerintah,” ujar Pramono di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta, pada Senin, 13 Juli 2026.
Ia mencontohkan, data BPS selama ini menjadi rujukan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), termasuk penetapan kelompok masyarakat berdasarkan desil kesejahteraan yang kerap menjadi bahan pembahasan panjang dalam penyusunan kebijakan.
Pramono mengungkapkan, kondisi ekonomi Jakarta menunjukkan tren positif. Pada triwulan terakhir, ekonomi ibu kota tumbuh 5,59 persen dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 16,67 persen. Sementara, tingkat inflasi Jakarta tercatat 2,78 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,34 persen.
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu pun menyoroti keberhasilan penurunan jumlah Rukun Warga (RW) kumuh di Jakarta berdasarkan survei BPS. Jika pada 2017 terdapat 845 RW kumuh, maka pada 2026 jumlahnya turun menjadi 211 RW.
Menurut Pramono, capaian tersebut tidak lepas dari kolaborasi berbagai elemen masyarakat, mulai dari RT, RW, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK hingga kader Jumantik, yang berperan aktif dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
Sebagai kota global sekaligus pusat perekonomian nasional, Pramono menilai Jakarta menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Oleh sebab itu, hasil Sensus Ekonomi 2026 dari BPS akan menjadi instrumen penting dalam merumuskan arah pembangunan dan kebijakan daerah ke depan.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak menutupi kondisi ekonomi maupun sosial saat didata petugas sensus.
”Sampaikan apa adanya. Kalau kondisinya susah, katakan susah. Kalau mampu, katakan mampu. Data yang jujur akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran,” tuturnya.
Pramono mengakui terdapat tiga sektor yang menjadi prioritas pemerintah dan membutuhkan dukungan data yang akurat, yakni perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan.
Di bidang perlindungan sosial, Pemprov DKI baru saja membuka 2.843 lapangan kerja jangka pendek sebagai bantalan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang membidik Upah Minimum Daerah (UMD).
Tingginya jumlah pendaftar, menurut dia, menunjukkan masih besarnya kebutuhan masyarakat terhadap kesempatan kerja.
Pada sektor pendidikan, Pramono memastikan anggaran untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) maupun Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak akan dikurangi.
Saat ini, KJP menjangkau sekitar 707.520 siswa, sedangkan KJMU diberikan kepada sekitar 15.900 mahasiswa.
Mulai tahun depan, kata Pramono, Pemprov DKI juga akan meluncurkan program beasiswa setara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dibiayai pemerintah daerah.
Pada tahap awal, sekitar 50 hingga 75 mahasiswa direncanakan memperoleh kesempatan melanjutkan studi ke luar negeri.
Menurut Pramono, investasi pada sektor pendidikan menjadi langkah strategis untuk menekan ketimpangan ekonomi di Jakarta yang masih tercermin dari tingginya gini ratio akibat besarnya kesenjangan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov DKI terus mempertahankan layanan kesehatan gratis melalui jaringan 31 rumah sakit, 44 puskesmas, dan 292 puskesmas pembantu yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta.
Pramono pun meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan untuk ikut aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sensus.
Ia menegaskan, keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada petugas BPS, tetapi juga partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang benar dan lengkap.
”Semoga sensus ini menghasilkan data yang berkualitas sehingga mampu mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global melalui kebijakan yang tepat, berbasis data, dan sesuai kondisi riil masyarakat,” kata Pramono Anung. []
