Jakarta – Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo tampak menghindari awak media saat ditanyakan menyoal hilangnya tangga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di samping Gedung DPR/MPR, yang belakangan ini viral menjadi buah bibir masyarakat.
Bahkan, saat menghadiri rapat kerja bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Komisi D DPRD DKI Jakarta, pada Kamis, 13 Agustus 2026, Heru Suwondo enggan mengungkap musabab hilang atau dibongkarnya tangga JPO di dalam forum itu, sehingga hal tersebut masih menimbulkan teka-teki.
Heru Suwondo datang ke Gedung DPRD DKI untuk membahas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026, bersama legislatif.
Usai rapat dinyatakan rampung, jurnalis opsi.id pun berupaya meminta klarifikasi langsung kepada Heru Suwondo terkait masalah tangga JPO di samping Gedung Parlemen. Namun, Heru bersikeras ogah mengungkap persoalan itu.
Ia meminta awak media untuk menanyakan masalah raibnya tangga JPO di DPR/MPR ke otoritas lain.
”Diskominfo aja Diskominfo,” kata Heru sambil berjalan cepat, dikutip Jumat, 14 Agustus 2026.
Diskominfo yang Heru maksud yakni, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta.
Lantas, saat ditanyakan perihal JPO samping DPR/MPR tersebut apakah merupakan aset pemerintah pusat, pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, atau PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Heru masih enggan mengungkapnya. Ia menjawab dengan pernyataan yang sama.
”Kita belum tahu, ke Diskominfo saja Diskominfo,” ucapnya sembari melangkah semakin cepat.
Pandangan DPRD terhadap Persoalan JPO di DPR/MPR
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan legislatif akan memanggil Kadis Bina Marga Heru Suwondo beserta jajaran, untuk meminta penjelasan terkait hilangnya tangga jembatan penyeberangan orang atau JPO di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
“Saya akan minta penjelasan Bina Marga terkait sejak kapan tangga JPO itu dibongkar, apa alasannya, dan bagaimana solusi akses penyeberangan bagi masyarakat,” kata Wibi Andrino saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2026.
Wibi menengarai, pengelola JPO tersebut adalah Bina Marga DKI Jakarta. Kendati demikian, pihaknya harus mendalami kembali ihwal status aset kepada otoritas terkait.
”Berdasarkan penelusuran awal, pengelolanya mengarah ke Dinas Bina Marga DKI, tetapi status asetnya tetap perlu kita pastikan dulu,” ucap Koordinator Komisi D DPRD DKI itu.
Sementara, Anggota Komisi D DPRD DKI dari Fraksi Golkar Judistira Hermawan meminta Heru Suwondo beserta jajaran untuk segera menangani persoalan JPO tanpa tangga, karena hal ini berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Judistira mengaku baru mengetahui JPO di samping Gedung DPR/MPR, setelah menerima aduan masyarakat dan memperoleh informasi dari pemberitaan media massa.
”Saya kira ini kan yang harus kita pikirkan adalah keselamatan daripada pengguna JPO yang ada di depan Gedung DPR ini. Saya kira ini harus segera diantisipasi dan kemudian dilakukan perbaikan,” kata Judistira saat diwawancarai usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu, 12 Agustus 2026.
Pramono Anung Angkat Bicara soal JPO Tanpa Tangga di DPR/MPR
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sempat merespons kabar miring menyoal pembongkaran tangga JPO persis di samping Gedung DPR/MPR, Senayan.
Politisi senior PDI Perjuangan (PDIP) itu tidak menjelaskan secara gamblang kapan tangga JPO tersebut dibongkar, termasuk apakah yang membongkar adalah Dinas Bina Marga DKI Jakarta atau Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Sebab, tangga JPO itu terlihat masih utuh dan bisa digunakan saat adanya aksi demonstrasi tahun 2025 kemarin.
Pramono hanya menyebut, yang membangun JPO itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
”Jadi JPO yang ada di Senayan itu adalah JPO yang dulunya dibangun oleh Kementerian PUPR,” kata Pramono Anung di Balai Kota Jakarta.
Meski dibangun oleh kementerian, Pramono memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap berkomitmen untuk merawat seluruh JPO yang masih dibutuhkan masyarakat.
Menurut dia, hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas publik yang layak bagi warga.
”Bagi Pemerintah DKI Jakarta, semua JPO yang masih bisa dan diperlukan tentunya kami merawatnya,” ucap Pramono Anung. []
 Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo tampak menghindari awak media saat ditanyakan soal tangga JPO di Gedung DPR/MPR.){kind=link}