Jakarta — Presiden Prabowo Subianto meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut dugaan keterlibatan pejabat dalam praktik tambang timah ilegal di Bangka Belitung.
Prabowo mengungkapkan, pemerintah telah menutup sekitar 1.000 lokasi tambang timah ilegal di wilayah tersebut.
Menurutnya, jumlah yang besar itu menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan dan keterlibatan aparat di lapangan.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
“Akhir tahun lalu, kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri tidak tahu,” ujar Prabowo.
Presiden menegaskan, aparat yang diberikan kewenangan dan jabatan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan aturan negara berjalan.
Ia mempertanyakan apabila aktivitas ilegal dalam skala besar dapat berlangsung tanpa tindakan dari pihak yang berwenang.
“Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan kalau tidak bisa menertibkan ini,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, seorang pemimpin harus memiliki keberanian untuk mengambil tindakan terhadap bawahannya apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Ia mengakui keputusan tersebut terkadang tidak mudah, terutama ketika harus menindak orang yang pernah diberi kepercayaan.
“Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikkan pangkat, harus kita tindak. Tetapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa harus kita lakukan,” ujarnya.
Prabowo mengatakan kepentingan rakyat harus menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan pemerintah.
Ia menegaskan tidak boleh ada pertimbangan pribadi yang menghalangi penegakan aturan.
“Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia,” ucapnya.
Presiden kembali meminta Panglima TNI dan Kapolri memastikan pengusutan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas tambang timah ilegal tersebut.
“Usut. Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat TNI,” tegas Prabowo.[]
